Terpopuler Sepekan

Aturan PLTS Atap Dibekukan, Ini Penyebabnya

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Sabtu, 22 Jan 2022 14:15 WIB
PLTS
Ilustrasi/Foto: Dok. Istimewa
Jakarta -

Peraturan listrik atap ditahan oleh pemerintah. Hal ini karena pemerintah akan melakukan peninjauan kembali terkait Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengungkapkan jika peraturan menteri sudah terbit dan sebenarnya sah.

Namun melalui kantor Sekretariat Kabinet ingin melakukan konfirmasi ulang dari angka yang sudah disusun. "Seperti apa nanti pengaruhnya kepada sistem yang ada di PLN," kata dia.

Nantinya dibahas lengkap dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kalangan pengusaha buka suara terkait ditahannya peraturan ini. Ketua Komite Tetap untuk Energi Baru dan Terbarukan (Komtap EBT) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Muhammad Yusrizki menyayangkan hal itu.

Menurutnya, aturan tersebut justru bisa menjadi landasan hukum bagi pelaku bisnis yang mau yang bergerak pada pemasang dan operasionalisasi PLTS Atap pada pelanggan-pelanggan listrik, baik pelanggan industri maupun pelanggan rumah tangga.

Salah satu poin utama yang direvisi melalui Permen ESDM tahun 2021 adalah perubahan nilai ekspor listrik PLTS Atap dari awalnya 65% menjadi 100%.

"Dari sudut pandang pelaku bisnis, pemahaman kami adalah ketika Pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan, Pemerintah sudah melakukan due diligence dan dialog dengan setiap pemangku kepentingan yang akan terdampak oleh peraturan perundangan tersebut. Oleh karena itu saya menyayangkan bahwa keputusan ESDM ini baru terjadi setelah empat bulan diundangkan," demikian keterangan dari Yusrizki.

Pengusaha heran. Cek halaman berikutnya.