.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan beban negara untuk melakukan impor Liquified Petroleum Gas (LPG) cukup tinggi mencapai Rp 80 triliun. Tak hanya itu, Jokowi menyebutkan pemerintah juga harus mengeluarkan biaya subsidi ke masyarakat yang mencapai Rp 60-70 triliun.
Pengamat Ekonomi Energi dan Pertambangan UGM, Fahmy Radhi mengungkapkan, memang beban pemerintah untuk menyediakan LPG bagi masyarakat saat ini cukup tinggi. Selain nilai impor yang sangat tinggi, dan membutuhkan subsidi yang besar, penyaluran subsidi LPG ini juga dianggap salah sasaran. Melihat fakta di atas, diperlukan adanya substitusi atau pengganti, yang salah satunya adalah dengan Dimethyls Ether (DME).
"Impor konten dari LPG itu kan sangat tinggi sekitar 70%. Mungkin juga yg LPG 3kg itu negara kan melalui APBN harus memberikan subsidi besar dan itu salah sasaran juga. Harus ada substitusi atau pengganti, yang saya kira salah satunya adalah DME tadi," kata Fahmy pada detikcom, Senin (24/01/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melihat dari segi ketersediaan batu bara yang menjadi sumber olahan untuk DME, masih terbilang melimpah. Ini membuat pertimbangan harga DME dengan LGP jadi lebih murah. Melihat langkah pemerintah dalam penggunaan batu bara untuk mengganti gas LPG, dinilai menguntungkan karena tidak perlu ada impor lainnya.
"Sumber batu bara kita juga masih melimpah ruah. Nah, kemudian di olah menjadi DME tadi. Mestinya, itu lebih murah karena tidak ada impor konten lain paling teknologi," ujar Fahmy.
Senada dengan Fahmi, Pengamat Migas dari Reforminer Institue, Komaidi Notonegoro mengatakan, DME dinilai memang lebih unggul dari segi ketersediaan daripada LPG. Pasokannya yang melimpah di dalam negeri, bisa membantu pemerintah mengurangi impor LPG yang pasokan dalam negerinya cenderung lebih sedikit.
"Kalau dari aspek ketersediaannya DME jauh lebih menjanjikan. Kalau bicara ketersediaan DME lebih banyak. Karena kalau gas LPG, kita terbatas, sebagian besar 80% kita impor," ujar Komaidi.
Namun, ia mengingatkan, peralihan dari LPG ke DME tidak akan mudah. Perlu ada semacam subsidi awal dalam penjualannya agar masyarakat mau beralih. Karena jika belum ada kapasitas pastinya, harga yang DME bisa jadi lebih mahal dari LPG.
"Tapi di awal produksi ya, kalau belum mencapai kapasitas terpasang. Maka harganya barangkali bisa lebih mahal dibanding LPG. Maka dari itu agar program ini dapat berlangsung, dari awal itu masih perlu ada semacam subsidi harga dalam penjualan DME," tambah Fahmy.
(dna/dna)
