.webp)
PT PLN (Persero) melakukan kerja sama pendanaan US$ 380 juta dari US$ 610 juta yang direncanakan untuk mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Cisokan dengan total kapasitas 1.040 megawatt (MW) yang berada di perbatasan Kabupaten Bandung dan Cianjur, Jawa Barat.
Pendanaan ini ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara PLN dengan Kementerian Keuangan, Senin (14/3). Digelar di auditorium PLN Kantor Pusat, penandatanganan ini dilakukan melalui skema Subsidiary Loan Agreement (SLA).
Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto menyampaikan skema penerusan pinjaman ini merupakan yang pertama bagi PLN dalam enam tahun terakhir. Menurutnya, kreditur fasilitas pinjaman tersebut merupakan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) yang merupakan bagian dari World Bank Group dengan total pendanaan US$ 380 juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Proyek PLTA Upper Cisokan juga direncanakan akan didanai oleh Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dengan total pendanaan US$ 230 juta dalam bentuk co-financing dengan World Bank dengan skema serupa.
"Kami sangat mendukung pembiayaan ini karena tujuannya untuk membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan PLTA Upper Cisokan yang berbasis energi baru terbarukan (EBT) dari tenaga air, lebih sustainable, terjangkau, dan tentunya mencukupi pasokan listrik untuk masyarakat nantinya," ujar Hadiyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (15/3/2022).
Lebih lanjut, Hadiyanto menjelaskan di tengah pandemi COVID-19, PLN mendapatkan tingkat suku bunga yang sangat kompetitif dengan tenor cukup panjang, yaitu 24,5 tahun.
Di sisi lain, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, Nawal Nely, menilai pembangunan PLTA Upper Cisokan merupakan langkah tepat waktu dan kritikal dalam proses transisi energi, baik dalam konteks global dan nasional.
Menurut Nawal, proyek ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) terkait pemerataan akses listrik, efisiensi penggunaan energi, serta memperbesar proporsi EBT pada portofolio energi primer PLN dalam jangka panjang.
Tak hanya itu, PLTA ini akan mengurangi ketergantungan dan sensitivitas APBN terhadap gejolak harga komoditas utama, terutama minyak dan gas. Dengan demikian, koefisien korelasi biaya dengan pergerakan harga minyak dan gas dapat dikurangi.
"Ketiga, ini satu-satunya proyek yang sesuai antara durasi pinjaman dan life expectacy project, sehingga risiko refinancing, selain adanya bunga yang manageable, juga dapat ditangani," katanya.
Bersambung ke halaman selanjutnya. Langsung klik
Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan dukungan pembiayaan ini menjadi upaya PLN mendapatkan kepercayaan dunia dalam membangun infrastruktur.
"Dunia internasional memiliki kepercayaan kepada pemerintah Indonesia dan PLN dalam upaya membangun infrastruktur kelistrikan melalui pembangkit-pembangkit EBT dan rendah emisi karbon. Ini merupakan langkah nyata PLN yang didukung oleh kehadiran pemerintah RI dalam proses transisi energi menuju net zero emissions dengan pasokan EBT dengan skala dan kapasitas besar," jelasnya.
Darmawan menambahkan pembangunan PLTA berkapasitas lebih dari 1.000 MW ini menunjukkan komitmen PLN dalam rangka transisi energi melalui pengembangan energi baru dan terbarukan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2021-2030. Adapun proyek ini ditargetkan beroperasi pada 2025 dan memasok kebutuhan listrik di sistem Jawa-Bali.
Di samping itu, ia menyebut proyek ini mendukung salah satu pilar G20 tahun 2022, yakni pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif dengan sustainable energy transition.
"Proyek yang menggunakan teknologi pumped storage ini akan menghasilkan energi efisien, rendah karbon, serta dapat menjadi enabler utama dalam rangka proses transisi energi dan masuknya pembangkit EBT intermittent dalam portofolio besar di sistem Jawa-Bali," jelas Darmawan.
"Pembangunan PLTA Upper Cisokan ini merupakan salah satu bentuk dukungan PLN terhadap pemerintah Indonesia untuk mewujudkan ekonomi rendah karbon dan pencapaian target bauran energi EBT di Indonesia menuju Net Zero Emission 2060, " pungkasnya.
