Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia punya potensi besar seperti harta karun selain batu bara, yaitu renewable energi seperti pengembangan tenaga surya. Pemerintah pun terus mendorong transisi energi dan demokratisasi energi menuju energi yang berkelanjutan.
"Tenaga surya ini dianggap sebagai demokrasi energi. Karena tenaga surya tidak tergantung economics of skill, bisa dilakukan di rumah tangga, bisa dilakukan di pabrik, dan bisa juga di skala besar," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (17/3/2022).
Saat menjadi pembicara utama pada Seminar Publik 'Recover Together, Recover Stronger: G20 dan Agenda Strategis Indonesia', siang ini di Universitas Gadjah Mada (UGM), Airlangga mengungkapkan untuk mengembangkan demokratisasi energi tersebut, pemerintah terus menyiapkan agar masyarakat mampu mandiri dalam hal penyediaan energi.
"Ini mekanisme yang kami siapkan dengan PLN, bahwa demokratisasi energi menjadi sangat penting, sehingga di setiap rumah bisa tersedia electricity (kelistrikan) berbasis energi surya," ucapnya.
Menurut Airlangga energi surya saat ini sudah sangat kompetitif. Bahkan Indonesia sedang berpikir untuk mengekspor energi surya, salah satunya dari Batam ke Singapura dengan potensi besarannya bisa menjadi empat gigawatt. Ada dua hal yang diekspor dari potensi energi surya tersebut.
"Satu electricity-nya, yang kedua carbon kreditnya. Ada dua market untuk pengembangan tenaga surya," tutur Airlangga.
Berikutnya adalah hydro power atau sumber energi air, yang berbasis pada potensi sungai. Airlangga mencontohkan Kayan River atau Sungai Kayan di Kalimantan Utara potensinya bisa mencapai 12 giga watt. Bahkan Sungai Kayan bisa menumbuhkan potensi ekonomi baru, yakni ekonomi berbasis hidrogen.
Ekonomi berbasis hidrogen ini menurut Airlangga akan sangat berkelanjutan, karena jika dimasukkan untuk menjadi pengganti bahan bakar minyak, maka buangannya dalam bentuk air.
"Inilah yang disebut sebagai blue hidrogen," ujar Airlangga.
Pemerintah saat ini juga mendorong energi yang sifatnya geothermal, yang ada di Pulau Jawa dengan potensi 29 giga watt.
"Inilah program-program yang ditawarkan Indonesia ke dunia, agar Indonesia bisa mencapai net zero emission di pertengahan abad ini, atau di tahun 2060. Bahkan bisa lebih cepat tergantung dengan ketersediaan pendanaan baik dari dalam maupun luar negeri," imbuh Airlangga.
Airlangga berharap dalam seminar itu pemerintah mendapat masukan dari para peneliti, guna menyusun riset space policy yang dapat mendukung agenda prioritas Indonesia dalam G20.
Airlangga juga menyatakan Indonesia saat ini sudah bertransformasi dari negara eksportir komoditas menjadi negara eksportir produk manufaktur.
"Indonesia saat ini memiliki nilai tambah melalui hilirisasi yang bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi baru. Salah satunya di hilirisasi di mining resources mineral," urainya.
Sebagai contoh di industri baja dan besi yang empat tahun lalu ekspor Indonesia hanya US$ 4,5 miliar dolar, nada tahun 2021 Indonesia berhasil mengekspor baja dan besi dengan hilirisasi menjadi stainless steel, lalu tembaga dan emas dan baja menjadi US$ 20,8 miliar Sementara untuk ekspor CPO dan turunannya menjadi US$ 33 miliar.
Menurut Airlangga hal tersebut menjadi sesuatu yang penting bagi Universitas Gajah Mada untuk mendorong civitas akademiknya guna menopang sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.
(ega/hns)