.webp)
Kelangkaan solar bersubsidi di Sumatra Barat (Sumbar) terus terjadi dan mengakibatkan antrean mengular di banyak SPBU. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Kota Padang, tapi hampir di seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Sumbar.
Melihat hal tersebut, Andre Rosiade yang merupakan Anggota Komisi VI DPR-RI dan berasal dari Dapil Sumbar 1 meminta agar PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga yang bertanggung jawab atas distribusi BBM di seluruh Indonesia untuk mengambil langkah konkret terkait kelangkaan BBM jenis solar bersubsidi tersebut.
"Jadi saya minta solusi yang komperhensif dari Pertamina selaku holding dengan Pertamina Patra Niaga. Kalau memang Pemprov Sumatera Barat tidak punya nyali untuk kerjasama dengan Kapolda dan Danrem, maka saya meminta agar Pertamina harus ambil inisiatif, khususnya Pertamina wilayah Sumatera Barat harus berkoordinasi dengan Polda Sumbar, Danrem serta Lantamal dan Forkopimda yang ada untuk berinisiatif bahwa antrian di SPBU itu harus di urai," ungkap Andre.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut diungkapkan Andre pada saat Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga dan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022).
Apalagi lanjut Andre, kuota BBM bersubsidi untuk wilayah Sumatera Barat saat ini sudah tersalurkan sebanyak 105 % dari kuota yang disediakan, bahkan Andre juga berterimakasih kepada Dirut PT Pertamina Patra Niaga yang telah kembali menambahkan kuota BBM bersubsidi sebanyak 38%.
"Yang menjadi catatan untuk Pertamina bagaimana Perpres no 191 tahun 2014 itu bisa betul dilaksanakan, tentu Pertamina tidak bisa kerja sendiri, jadi harus kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melaksanakan Perpres ini karena faktanya kita masih melihat antrian di SPBU secara mengular di Sumatera Barat. Dan itu mayoritas," tegas Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat ini.
Langkah tegas dengan menggandeng pihak kepolisian dan Forkopimda setempat harus dilaksanakan, sebab ada dugaan bahwa pasokan BBM jenis solar bersubsidi itu dicuri oleh oknum-oknum nakal untuk kebutuhan industri.
Apalagi, disparitas harga solar subsidi dan solar non subsidi untuk kebutuhan industri ini sangat tinggi atau sekitar Rp 7.800 per liter. Bahwa saat ini harga solar subsidi Rp 5.150 per liter, sedangkan solar nonsubsidi Rp 11.048 per liter.
"Jadi solusinya ya Pertamina harus bekerjasama dengan aparat kepolisian, bahwa truk truk dengan 6 roda keatas untuk kebutuhan industri itu diusir dari antrean BBM solar bersubsidi, kalau gak mau ya harus ditangkap. Aturan harus ditegakkan, karena mereka ikut mengantri," kata Andre.
Lalu yang kedua, lanjut Andre, harus ada aturan baru bahwa mobil-mobil yang harganya Rp 500 juta keatas tidak boleh pakai solar bersubsidi. Dan Pertamina harus berani mengusulkan itu ke BPH Migas Dan Menteri ESDM. Sehingga rakyat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi itu mendapatkan hak nya.
"Karena antrian solar bersubsidi itu bukan hanya menyulitkan orang yang berhak mendapatkan solar bersubsidi, tapi juga mengganggu pergerakan ekonomi yang lain. Jadi ini PR yang harus kita tuntaskan," imbuhnya.
Akan Audiensi ke BPH Migas
Selain itu, Andre juga menjelaskan, Sebagai Anggota DPR RI dari Sumatera Barat dirinya akan ke kantor BPH Migas untuk beraudiensi dan meminta penambahan kembali kuota BBM bersubsidi untuk wilayah Sumatera Barat.
"Besok saya akan ke BPH Migas dan saya sudah bersurat resmi, saya sebagai anggota DPR meminta agar BPH Migas menambahkan kuota BBM subsidi untuk wilayah Sumatera Barat karena itu Dapil saya dan saya bertanggung jawab akan hal itu," tutur Andre.
Apalagi, lanjut Andre, sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadhan. Dan pemerintah telah mengijinkan masyarakat untuk melaksanakan mudik lebaran setelah 2 tahun dilarang akibat pandemi Covid-19 merebak di Indonesia. Karena itu, butuh langkah konkret dan konverhensif agar antrean BBM solar bersubsidi tidak mengular dan mengganggu aktivitas perekonomian yang lain.
"Tadi kita sudah lihat roadmap nya bahwa tahun ini masyarakat diijinkan mudik. Sebab 2 tahun orang dilarang mudik. Jadi nanti orang akan mudik besar-besaran. Sebelum mudik saja SPBU antriannya panjang sekali apalagi nanti pada saat mudik. Ini kalau tidak di selesaikan akan menimbulkan masalah lagi," tutup Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra ini.
Dirut Pertamina Ungkap Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi
Dalam rapat dengar dengan Komisi VI DPR tersebut, Direktur Utama PTPertamina(Persero) Nicke Widyawati menduga kelangkaansolarsubsidi terjadi karenapenyelewengan BBM oleh industri besar sawit dan pertambangan.
Ia menyebut porsi dari solar subsidi terhadap keseluruhan penjualan solar mencapai 93 persen, sedang non subsidi hanya 7 persen.
Berdasarkan data tersebut, pihaknya dan aparat penegak hukum akan memastikan apakah sebanyak 93 persen penjualan solar subsidi itu mengalir ke industri besar.
Sebab, antrean solar bersubsidi banyak terjadi di daerah industri sawit dan pertambangan. "Kami melihat antrean-antrean ini justru dari industri besar, sawit, tambang ini harus ditertibkan," imbuh Nicke.
Ia mengatakan seharusnya solar subsidi tidak boleh digunakan oleh industri tambang dan perkebunan sawit.
"Kami duga seperti itu dan ini kelihatannya karena apa? Penjualan solar non subsidi turun, solar subsidi naik, padahal industri naik, ini perlu diluruskan" terang dia.
Oleh karena itu, menurut Nicke, butuh petunjuk teknis dari pemerintah terkait siapa saja yang berhak mengkonsumsi solar subsidi dan volumenya.
"Mungkin perlu Keputusan Menteri (Kepmen) yang kemudian bisa digunakan sebagai dasar di lapangan," tandasnya.
(mpr/ang)
