Industri Berani Pakai BBM Subsidi, Menperin: Ada Sanksi Tegas!

Trio Hamdani - detikFinance
Senin, 11 Apr 2022 20:15 WIB
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita
Foto: Kemenperin
Jakarta -

Kementerian Perindustrian melarang pelaku industri menggunakan BBM subsidi seperti Biosolar dalam proses produksi, pembangkit listrik, atau transportasi angkutnya. Larangan tersebut bertujuan agar pasokan BBM subsidi tepat sasaran atau dapat memenuhi kebutuhan yang berhak.

"Kami telah meminta masing-masing direktorat di lingkungan Kemenperin untuk mengimbau kepada seluruh sektor binaannya agar tidak menggunakan BBM bersubsidi. Kalau perusahaan industri masih menggunakan BBM bersubsidi, akan ada sanksi tegas," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melalui siaran pers, Senin (11/4/2022).

Merujuk data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), kebutuhan solar di sektor industri untuk mendukung proses produksi dan pembangkit listrik terus meningkat. Pada tahun 2021, kebutuhan solar untuk produksi sebanyak 8,4 miliar liter, meningkat drastis dari 214,9 juta liter di tahun 2019.

Diyakininya, sektor industri binaan Kemenperin dapat mematuhi peraturan yang berlaku terkait penggunaan solar, yaitu Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Perpres tersebut menyebutkan bahwa BBM solar merupakan jenis BBM tertentu yang diberikan subsidi oleh pemerintah, dengan pengaturan penyediaan dan pendistribusiannya, termasuk batasan volume penyaluran (kuota), diatur oleh Badan Pengatur Hilir Migas.

BBM tertentu jenis solar dikenakan aturan wajib dicampur dengan Biodiesel FAME dengan komposisi 30% (B30) dan selisih harga pencampurannya ditanggung oleh BPDP Kelapa Sawit, sesuai dengan Perpres No 66 Tahun 2018.

"Jadi, industri harus menggunakan BBM diesel khusus untuk industri, yang skema pendistribusiannya berbeda dengan BBM jenis tertentu solar bersubsidi. Terdapat perbedaan spesifikasi BBM industri (Industrial Diesel Oil/IDO) dengan BBM Solar atau B30 bersubsidi (Automotive Diesel Oil/ADO) yang apabila dipaksakan digunakan akan merusak mesin industri," tegas Agus.

Pengawasan penggunaan BBM jenis tertentu yang diberikan subsidi, akan dilakukan oleh Kepolisian bekerja sama dengan Penyidik PNS (PPNS) yang terkait.

Pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas Anti-Illegal Export BBM Solar untuk mencegah kegiatan ekspor ilegal BBM jenis solar. Satgas tersebut berada di bawah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, yang menyatukan langkah pengamanan perbatasan dari penyalahgunaan BBM solar untuk kegiatan yang melawan hukum.

Satgas khusus tersebut beranggotakan kementerian terkait (seperti Kemenperin yang diwakili oleh Inspektorat jenderal), Kepolisian RI, TNI Angkatan Laut, Mabes TNI, hingga Badan Keamanan Laut.



Simak Video "Penimbun BBM Subsidi di Bali Ditangkap, Polisi Sita 11.400 Liter Solar"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/das)