Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengkhawatirkan jika konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina berlangsung lama. Pasalnya hal itu mengakibatkan bakal terganggunya suplai minyak.
"Situasi konflik geopolitik ini mungkin akan berlangsung lama dan memang akibat dari embargo yang dilakukan oleh negara-negara tertentu, ini menyebabkan akan berkurangnya suplai. Nah suplai ini yang kurang lebih 10% dari suplai dunia itu sudah direspons bahwa OPEC tidak mungkin bisa memenuhi," kata Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (13/4/2022).
Kalaupun benar konflik Rusia-Ukraina berkepanjangan, kata Arifin, bisa menyebabkan krisis suplai minyak yang ujungnya berpengaruh terhadap kenaikan harga komoditas seperti Bahan Bakar Minyak (BBM).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kalau konflik ini berkepanjangan, akan menyebabkan krisis suplai dan krisis suplai ini akan menyebabkan pengaruh terhadap harga komoditas karena memang demand sudah mulai meningkat pasca membaiknya COVID ini sendiri," tuturnya.
Melihat kondisi pergerakan minyak dunia saat ini, Kementerian ESDM menyusun solusi dan strategi baik jangka pendek maupun panjang agar tidak berimbas pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Pengelolaan strategi ini akan menyasar ke permasalahan di sektor hulu dan hilir.
Pada komoditas BBM, dalam jangka pendek pemerintah akan menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi BBM khususnya pada periode Ramadan dan Idul Fitri, meningkatkan pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM.
Di samping itu, pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) akan memaksimalkan fungsi digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan penyesuaian BBM non subsidi sesuai keekonomian untuk kalangan menengah ke atas.
"Kami juga mengusulkan peningkatan kuota jenis BBM tertentu, yaitu JBT minyak solar diusulkan bertambah 2,29 juta kl menjadi 17,39 juta kl, JBT minyak tanah 0,10 juta kl menjadi 0,58 juta kl, dan jenis BBM khusus penugasan yaitu Pertalite 5,45 juta kl menjadi 28,50 juta kl," ungkap Arifin.
Pada sisi hulu migas, pemerintah dalam jangka pendek akan segara melaksanakan program drilling secara tepat waktu dan sesuai anggaran (sumur pengembangan 790, kerja ulang 581 dan perawatan sumur 29.582).
Kemudian, melaksanakan intensifikasi kegiatan yang berdampak langsung pada kenaikan produksi (reaktifikasi idle well, menjaga keandalan produksi - target kenaikan 24.043 BOPD), mengatur ulang jadwal pemeliharaan fasilitas (target gain 1.550 BOPD), dan menurunkan tingkat unplanned shutdown dari 0,68% menjadi 0,5%.
Sedangkan beberapa strategi jangka menengah dan panjang pada sisi hulu adalah mengoptimalkan produksi/aset eksisting, mempercepat transformasi contigent resources menjadi produksi, mempercepat pelaksanaan proyek chemical Enhanced Oil Recovery (EOR), mendorong eksplorasi yang agresif untuk penemuan besar, percepatan penawaran wilayah kerja, hingga penawaran Kerja Sama Operasi (KSO) baru.
"Kami juga melakukan perbaikan-perbaikan klausul perjanjian kerja antara pemerintah dengan swasta," tutup Arifin.
(aid/das)