ADVERTISEMENT

Jokowi Delegasikan Pemberian Izin Usaha Tambang ke Provinsi, Ini Rinciannya

Trio Hamdani - detikFinance
Senin, 18 Apr 2022 10:25 WIB
Jokowi
Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi) (Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Ridwan Djamaluddin menjelaskan bahwa tidak seluruh kewenangan pemerintah pusat didelegasikan kepada kepada pemerintah daerah (pemda).

"Perlu diluruskan juga kalau sempat tidak lurus bahwa bukan semua kewenangan perizinan didelegasikan, hanya sebagian saja. Saya perlu menegaskan ini karena dalam beberapa hari terakhir banyak sekali pesan-pesan yang masuk atau bahkan beberapa media sudah menuliskan seolah-olah seluruh kewenangan perizinan dikembalikan ke daerah," katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (18/4/2022).

"Hal ini perlu saya koreksi bahwa hanya sebagian yang didelegasikan kepada pemerintah provinsi," sambungnya.

Kewenangan yang didelegasikan meliputi pemberian sertifikat standar dan izin, pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan, serta pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan.

Pemberian izin terdiri atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam satu daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil.

Pemberian izin lainnya yaitu, Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Selanjutnya pemberian izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.

Kemudian pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk satu daerah provinsi, IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.

Lalu pembinaan yang didelegasikan terdiri dari:

a. Pemberian norma, standar, pedoman dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan.
b. Pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi dan/atau fasilitasi
c. Pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan

Pengawasan terdiri atas:

a. Perencanaan pengawasan
b. Pelaksanaan pengawasan
c. Monitoring evaluasi dan pengawasan

Lihat juga video 'Haris Azhar Serahkan Bukti soal Bisnis Tambang Luhut di Papua ke Penyidik':

[Gambas:Video 20detik]



Berlanjut ke halaman berikutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT