.webp)
Dia meyakini, Pertamina pasti menanggung rugi dengan menjual BBM di harga pasar. Menurutnya, hal tersebut mesti menjadi perhatian pemerintah.
"Rugi sudah pasti rugi, ini kan menjadi perhatian, mau tidak mau pemerintah harus membantu Pertamina dengan pembayaran subsidi, pembayaran kompensasi yang memang masih cukup besar ini sehingga Pertamina masih bisa terus bisa menahan lah untuk tidak menaikkan harga," jelasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jebol pasti jebol saya yakin, karena sudah jauh dari keekonomian. Kan sebenarnya patokannya ya keekonomian dari SPBU swasta itu sudah kita tahu berapa harga keekonomian daripada RON 92," ujarnya.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menjelaskan, harga Pertamax mestinya diserahkan ke mekanisme pasar. Namun, hal itu tidak terjadi sepenuhnya karena harga Pertamax berada di harga Rp 12.500 per liter yang masih di bawah harga keekonomian.
"Dalam konteks persaingan dengan SPBU asing, Pertamina makin unggul karena harga lebih murah. Konsumen Shell akan pindah ke SPBU Pertamina karena harga lebih murah," jelasnya.
Namun, dia menilai selisih harga tersebut ditanggung pemerintah dengan memberikan kompensasi. Semakin besar kompensasi maka akan semakin menekan APBN.
"Untuk mengurangi beban APBN, penentuan harga diserahkan saja kepada mekanisme pasar. Kalau memang harga minyak dunia kembali naik, maka harga Pertamax juga harus dinaikkan,"katanya.
(acd/ara)
