ADVERTISEMENT

Simalakama Harga BBM: Ditahan bikin APBN Jebol, Dilepas Rakyat Merana

Danang Sugianto - detikFinance
Minggu, 03 Jul 2022 16:30 WIB
Sejumlah kendaraan antre mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Tol Sidoarjo 54.612.48, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (11/4/2022). Pemerintah menetapkan Pertalite sebagai jenis BBM khusus penugasan yang dijual dengan harga Rp7.650 per liter dan Biosolar Rp5.510 per liter, sementara jenis Pertamax harganya disesuaikan untuk menjaga daya beli masyarakat yakni menjadi Rp 12.500 per liter dimana Pertamina masih menanggung selisih Rp3.500 dari harga keekonomiannya sebesar Rp16.000 per liter di tengah kenaikan harga minyak dunia. ANTARA FOTO/Zabur Karuru/rwa.
Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Jakarta -

Mempertahankan harga BBM membuat anggaran subsidi energi membengkak. Imbasnya anggaran belanja negara dalam APBN meningkat drastis.

Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira subsidi BBM sebenarnya merupakan obat untuk menyembuhkan daya beli masyarakat. Apalagi menurutnya ada anomali yang terjadi pada inflasi Juni 2022 sebesar 4,35% yang merupakan inflasi tertinggi sejak 2017

"Inflasi Juni kemarin kan anomali, tertinggi sejak 2017. Padahal Juni itu pasca lebaran harusnya inflasi melandai. Jika inflasi pangan naik kemudian disusul pencabutan subsidi BBM, imbasnya bisa naik terlalu tinggi inflasi nya. Sementara 11 juta lebih tenaga kerja masih terdampak pandemi, seperti korban PHK dan jam kerja nya dikurangi," tuturnya saat dihubungi detikcom, Minggu (3/7/2022).

Dengan kondisi saat ini menurutnya pemerintah memang harus memutar otak. Bagaimana cara agar daya beli masyarakat tetap terjaga, tapi tetap menjaga APBN agar tetap aman.

"Pemerintah Indonesia harusnya bisa melakukan berbagai cara mulai dari gunakan windfall pendapatan harga komoditas untuk tambah subsidi sampai tunda proyek strategis untuk alihkan ke subsidi BBM," ucapnya.

Ekonom senior dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah Redjalam juga sepakat bahwa menahan harga BBM pasti akan menambah beban APBN. Namun jika tidak ditahan juga akan mendorong inflasi yang juga berbahaya ke perekonomian.

"Pilihannya adalah menahan harga BBM subsidi dengan meminimalkan beban APBN. Caranya dengan mengatur distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Itu sebabnya pemerintah mencoba menggunakan aplikasi," tuturnya.

Piter mengaku secara pribadi berpandangan menahan lonjakan inflasi lebih penting ketimbang menjaga beban APBN. Menurutnya APBN relatif aman karena pemerintah mendapatkan tambahan penerimaan dari kenaikan harga komoditas dan mulai pulihnya ekonomi yang mendorong penerimaan pajak.

"Sementara kalau terjadi lonjakan inflasi, akan menambah beban masyarakat miskin," ucapnya.

Bersambung ke halaman selanjutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT