ADVERTISEMENT

Harga BBM Ditahan, Bisa Bikin APBN Dalam Bahaya?

Danang Sugianto - detikFinance
Minggu, 03 Jul 2022 14:00 WIB
ilustrasi bbm spbu pertamina
Foto: Sylke Febrina Laucereno/detikcom
Jakarta -

Kementerian Keuangan memperkirakan anggaran subsidi tahun ini akan bengkak dari yang ditargetkan Rp 207 triliun menjadi Rp 284 triliun. Anggaran belanja APBN pun diperkirakan semakin membludak.

Salah satu penyebab dari kenaikan anggaran subsidi tahun ini adalah anggaran belanja kompensasi BBM dan listrik. Hal itu tentu didorong oleh kenaikan harga minyak dunia. Lalu apakah kondisi ini berbahaya bagi APBN?

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, terkait dengan kenaikan anggaran subsidi yang mendorong melebarnya belanja negara perlu dilihat dari berbagai sisi. Salah satunya terkait kebijakan yang diambil pemerintah.

"Jika dilihat dari konteks pemulihan ekonomi tentu peningkatan subsidi ini menjadi perlu untuk dilakukan. Dengan bertambahnya ongkos yang dipegang oleh masyarakat karena tidak harus membayar biaya energi yang lebih besar, maka berpotensi mendorong konsumsi rumah tangga ke level yang lebih stabil," tuturnya saat dihubungi detikcom, Minggu (3/7/2022).

Memang, diakui Yusuf bahwa penyaluran subsidi energi selama ini seharusnya lebih tepat sasaran. Pemerintah pun tengah berupaya untuk mendorong perubahan dalam penyaluran subsidi energi seperti listrik dan BBM.

Lalu terkait dengan menahan harga BBM yang berpengaruh terhadap beban belanja APBN, Yusuf menilai perlu juga dilihat dari seberapa kuat kemampuan APBN itu sendiri. Sebelumnya Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut harga keekonomian harga BBM Pertalite dan Pertamax berada di atas Rp 30.000 saat ini. Jauh di atas harga jual di pasaran saat ini.

"Yang perlu menjadi catatan meskipun belanja mengalami peningkatan. Namun di sisi lain kita juga tahu bahwa penerimaan berpotensi juga mengalami peningkatan imbas dari kenaikan harga komoditas yang terjadi saat ini," tuturnya.

Oleh karena itu dia menilai peningkatan penerimaan negara dari kenaikan harga komoditas seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menambal bengkaknya anggaran belanja APBN akibat subsidi energi.

"Ini yang kemudian bisa digunakan oleh pemerintah untuk membiayai membengkaknya belanja subsidi akibat kenaikan harga energi global makanya, dalam proyeksi defisit anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, target defisit di tahun ini diproyeksikan lebih kecil dibandingkan Pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah sebelumnya," ucapnya.

Sementara dihubungi terpisah, Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menilai bengkaknya anggaran belanja APBN disebabkan oleh subsidi energi yang selama ini dirasa kurang tepat sasaran. Inilah yang menyebabkan keuangan negara terbebani.

Mamit menambahkan, dengan kondisi seperti sekarang ini, diprediksikan jumlah subsidi akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kuotanya. Oleh sebab itu, RI sendiri harus mengupayakan reformasi pola subsidi, dari subsidi barang ke subsidi manusia.

"Hal ini menyebabkan keuangan negara terbebani. Berapapun kuotanya dari Pemerintah, kadang-kadang bisa jebol juga. Sama seperti tahun ini sudah lebih dari 50% kalau tidak salah penjualannya. Memang perlu ada pembatasan, seperti yang sekarang sedang diupayakan oleh Pemerintah dan Pertamina," ujar Mamit kepada detikcom.

Tidak hanya itu, Mamit juga menyampaikan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi beban kompensasi ialah dengan kenaikan tarif dasar listrik per 1 Juli ini untuk golongan 3.500 VA ke atas. Dirinya juga mengapresiasi Pemerintah dengan beban subsidi yang sangat besar untuk masyarakat, di tengah kondisi perekonomian global seperti sekarang ini.

"Saya juga mengapresiasi langkah pemerintah. Pemerintah memberikan effort yang sangat tinggi dengan memberikan subsidi dana kompensasi yang begitu besar. Di tengah negara-negara lain menjual BBM dengan sangat tinggi," tutupnya.



Simak Video "Stafsus Erick Singgung Pola Pikir Rakyat soal Hak Menerima BBM Subsidi"
[Gambas:Video 20detik]

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT