.webp)
Subsidi khususnya pada bahan bakar minyak (BBM) diperlukan agar masyarakat yang tak mampu bisa menjangkau bahan bakar yang terjangkau. Namun, subsidi BBM ini memiliki persoalan karena 'diminum' kendaraan orang kaya.
Masalah subsidi BBM ini kemudian bertambah. Saat harga minyak meroket, anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk subsidi BBM pun semakin besar.
Sejatinya, Indonesia bukanlah satu-satunya yang menerapkan kebijakan subsidi BBM. Beberapa negara juga memberikan subsidi agar bahan bakar yang dibeli masyarakat relatif terjangkau.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dikutip dari International Energy Agency (IEA), Minggu (10/7/2020), turunnya harga bahan bakar fosil dan konsumsi energi secara keseluruhan telah menurunkan subsidi bahan bakar fosil secara keseluruhan ke rekor terendah US$ 180 miliar atau turun 40% dibanding tahun 2019. Menurut IEA, angka tersebut merupakan level terendah sejak 2007.
Namun, pada tahun 2021, subsidi itu naik ke angka US$ 440 miliar atau hampir kembali ke level 2018. Hal itu terjadi karena harga energi yang kembali pulih sejalan dengan meningkatnya konsumsi energi. Sementara, pembuat kebijakan ragu-ragu melakukan reformasi subsidi selama pemulihan ekonomi yang tak pasti.
IEA sendiri menyatakan telah lama menganjurkan penghapusan atau pengurangan subsidi energi. Sebab, subsidi mendistorsi pasar, mengirimkan sinyal harga yang salah kepada pengguna, memperlebar defisit fiskal negara berkembang, dan mencegah adopsi energi terbarukan yang lebih bersih.
Dalam laporan IEA juga disebutkan, minyak merupakan bahan bakar yang paling banyak disubsidi. Disusul gas dan listrik.
Pada tahun 2020, Iran merupakan negara yang paling banyak memberikan subsidi untuk bahan bakar fosil. Kemudian, disusul oleh China dan India.
Secara berurutan, negara berikutnya ada Arab Saudi, Rusia, Algeria atau Aljazair, Mesir, Indonesia, Uni Emirat Arab hingga posisi terakhir dalam 25 besar ada Qatar.
Dari data tersebut, negara yang memberikan subsidi BBM pada bahan bakar minyak yakni Iran sebesar US$ 5,0 miliar, China US$ 21,7 miliar, India US$ 17,1 miliar, Arab Saudi US$ 8,6 miliar, Aljazair US$ 5,8 miliar, Mesir US$ 5,3 miliar, Indonesia US$ 6,9 miliar, Venezuela 4,3 miliar, Irak US$ 2,9 miliar, dan beberapa negara lainnya.
(acd/zlf)
