.webp)
Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) termasuk minyak dan gas (migas) yang sangat potensial. Kondisi ini memberikan dampak signifikan kepada daerah penghasil migas.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tingkat kemiskinan di daerah penghasil migas lebih rendah dibandingkan daerah nonpenghasil.
"Jadi di 2021 rata-rata kemiskinan di daerah penghasil (SDA) adalah 11,50%, tapi daerah nonpenghasil 13%," kata Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Adriyanto, Selasa (19/7/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam acara bertajuk Pengelolaan Keuangan Pusat-Daerah dalam Pemanfaatan Dana Abadi untuk Pembangunan Berkelanjutan, Adriyanto berpendapat tentang 'kutukan sumber daya alam' tidak sepenuhnya benar. Kutukan itu menyebut jika SDA seperti migas sudah habis, maka suatu daerah sulit berkembang.
Menurutnya, sektor migas punya efek berlipat yang positif terhadap perekonomian dan penghasilan di tingkat daerah. Hal inilah yang membuat tingkat kemiskinan di daerah penghasil cenderung lebih rendah.
Selain itu dari segi APBD, daerah penghasil SDA memiliki ukuran yang lebih besar dibanding daerah non penghasil. "Daerah penghasil, APBD-nya cukup besar size-nya. Misalnya 2021, APBD Rp 680 triliun. Daerah nonpenghasil, total APBD hanya sekitar 500 triliun," jelasnya.
Adriyanto mengatakan, kontribusi itu salah satunya berasal dari dana bagi hasil (DBH). Dengan potensi yang cukup besar, Adriyanto mengungkapkan perlunya pembentukan dana abadi.
"Kalau ada kelebihan anggaran atau untuk kebutuhan utamanya sudah bisa dipenuhi, kelebihan ini bisa digunakan untuk pembangunan dana abadi daerah," imbuhnya. Apalagi daerah penghasil migas kerap mengalami kelebihan anggaran karena DBH.
(ara/ara)
