Terkuak! Ini Sederet Persoalan Pembentukan BLU Batu Bara

Terkuak! Ini Sederet Persoalan Pembentukan BLU Batu Bara

Aulia Damayanti - detikFinance
Kamis, 04 Agu 2022 23:17 WIB
Sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara melintas di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (14/1/2022). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan target produksi batu bara 2022 mencapai 663 juta ton yang diperuntukkan untuk konsumsi domestik/domestik market obligation (DMO)  sebesar 165,7 juta ton sedangkan sisanya 497,2 juta ton akan mengisi pasar ekspor. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/rwa.
Foto: ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI
Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan sejumlah persoalan dalam pembahasan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) batu bara. Kendala itu dalam pembahasan antara Kementerian/Lembaga, salah satunya di Kementerian Keuangan.

"Di ESDM progresnya (pembahasan BLU) sudah cukup baik dan sudah mengajukan izin prakarsa untuk Perpres, tapi ketika bertemu Kementerian Keuangan, untuk hal semacam ini konon kabarnya harus PP (Peraturan Pemerintah)," kata Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara, Irwandy Arif dalam webinar BLU Batu bara di Hotel The Dharmawangsa, Kamis (4/8/2022).

Irwandy pun menjelaskan jika dibentuknya BLU ini memang masih perlu melalui progres di Kementerian terkait. Belum lagi nanti proses ke Setneg (Sekretariat Negara), kemudian misalnya jika harus ada Peraturan Presiden (PP) juga harus ada tanda tangan dari Kementerian yang berhubungan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk saat ini diakui ada pembahasan antara Kementerian ESDM dan Kemenkeu. Namun dia belum bisa menyampaikan detailnya, intinya memang membahas mengenai mekanisme pungutan dan penyaluran dana BLU batu bara

"Ada hal-hal yang sedang dibicarakan ESDM dan Kemenkeu yang belum bisa kami sampaikan, karena masih ada pendapat di mana ini akan diletakan sebenarnya untuk pungutan dan penyalur," jelasnya.

ADVERTISEMENT

Meski begitu, ia berpendapat BLU batu bara merupakan salah satu solusi jangka panjang untuk memastikan ketersediaan pasokan batu bara PT PLN (Persero), agar tidak terjadi krisis kembali.

"Solusi jangka panjang (pasokan batu bara) itu BLU, memang ada yang tidak setuju, ada yang setuju, tetapi ini sudah dibawa di rapat-rapat di Kemenko Marves, saya kira sudah ada kesepakatan di situ," tuturnya.

Respons pengusaha batu bara di halaman berikutnya. Langsung klik

Sekretaris Jendral Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo), Muhammad Arif menegaskan, disparitas harga yang terjadi belakangan ini menyebabkan pasokan batu bara PT PLN (Persero) tersendat. Sebab, sebagian besar penambang batu bara lebih memilih ekspor.

"Kami mendukung Pemerintah untuk segera meresmikan BLU agar jadi solusi disparitas harga," kata Arif di Hotel The Dharmawangsa.

Sebagai gambaran, harga batu bara di pasar Ice Newcastle pada Selasa (2/8) bertengger di US$ 388 per ton. Sedangkan harga batu bara untuk kelistrikan dipatok sebesar US$ 70 per ton.

"Tingginya harga batu bara dunia tentu membuat penambang lebih memilih ekspor. Sehingga dibutuhkan mekanisme yang bisa menjembatani agar tidak terjadi disparitas," bebernya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study, Marwan Batubara menjelaskan, melalui mekanisme BLU, nantinya PLN tetap akan membayar pada dasar indeks harga US$70 per ton, kemudian selisih dengan harga pasar akan dibayarkan melalui skema gotong royong dalam BLU.

"Pemasok batu bara PLN akan menagihkan pembayaran dalam dua invoice, yaitu sebesar perhitungan atas US$ 70 per ton ditagihkan ke PLN, selebihnya selisih ditagihkan ke BLU," ungkapnya.

Adapun BLU Batu Bara tersebut akan menarik iuran dari para penambang berdasarkan setiap transaksi penjualan setelah harga dilepas pada mekanisme pasar. Iuran itu dialihkan untuk menambal harga yang dibayarkan PLN dari patokan US$ 70 per ton.


Hide Ads