.webp)
Revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 kabarnya bakal terbit pekan ini. Aturan tersebut mengatur pembatasan penerima BBM subsidi dan penugasan.
"Insyaallah ya (Perpres 191 disahkan pekan ini)," kata Arifin singkat ketika ditanya wartawan di Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (9/8/2022).
Arifin menjelaskan meskipun sudah disahkan masih akan ada waktu lagi untuk melakukan sosialisasi aturan tersebut. Pembatasan tak serta merta langsung dilakukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masih ada waktu sosialisasi lagi," kata Arifin.
Pembatasan pembelianBBM subsidi bakal dilakukan secara sistematis oleh pemerintah dan Pertamina. Hal itu dilakukan dengan melakukan revisi Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 191 Tahun 2014.
Dalam catatan detikcom, rencananya, yang dilarang membeli Pertalite adalah mobil di atas 1.500 cc dan motor di atas 250 cc. Sejalan dengan itu, Pertamina telah membuka pendaftaran Program Subsidi Tepat Sasaran di mana pendaftaran tersebut saat ini difokuskan untuk mobil.
Ke depan, Program Subsidi Tepat Sasaran ini akan disinergikan dengan regulasi penetapan penyaluran BBM subsidi yang ditentukan pemerintah.
Di sisi lain, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman berharap, pengaturan pembelian Pertalite bisa jalan September.
Saleh mengatakan, belum ada perubahan terkait jenis kendaraan yang dilarang membeli Pertalite. Kendaraan yang dilarang membeli BBM RON 90 itu yakni mobil di atas 1.500 cc dan motor di atas 250 cc.
"Belum (ada perubahan), masih seperti yang sebelumnya di atas 1.500 tidak boleh dan motor di atas 250 cc," kata Saleh.
