.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali menyinggung soal subsidi BBM yang menyedot APBN hingga Rp 502 triliun. Ternyata jumlah itu masih kurang. Pemerintah akan menambah alokasi subsidi BBM.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sehabis mengikuti rapat koordinasi di kantor Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Sri Mulyani menjelaskan pemerintah dan DPR sebelumnya sudah sepakat untuk menganggarkan subsidi untuk energi termasuk untuk Pertalite, Solar, LPG dan listrik mencapai Rp 502 triliun. Jumlah itu didapat setelah disepakati tambahan anggaran subsidi sebesar Rp 349,9 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jumlah tambahan subsidinya 349,9 triliun sehingga total seluruh subsidinya itu 502 triliun," tuturnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/8/2022).
Namun, subsidi sebesar Rp 502 triliun tersebut berdasarkan perhitungan untuk perkiraan volume konsumsi Pertalite mencapai 23 juta kilo liter (KL). Ternyata angka konsumsi itu bertambah setelah Menteri ESDM dan DPR melakukan estimasi.
"Sekarang ternyata sampai dengan Juli itu volumenya itu banyak banget naik. Sehingga estimasi menurut Pak Menteri ESDM dengan DPR waktu itu realisasinya itu bisa sampai 28 juta KL padahal kita anggarannya cuma 23 juta KL. Ini kan berarti akan ada tambahan di atas Rp 502 triliun yang sudah kita sampaikan," terangnya.
Tak hanya soal estimasi konsumsi Pertalite, harga minyak mentah dunia juga menjadi acuan dalam menentukan jumlah subsidi BBM. Sri Mulyani menjelaskan dalam APBN ditentukan asumsi harga minyak mentah dunia US$ 100 per barel.
"Kemarin kan sempat ada pernah US$ 120 jadi itu juga akan menambah tekanan. Jadi ini subsidi bergerak terus nih karena harga kan bergerak terus, baik volume maupun harga," ucapnya.
"Jadi artinya saya akan mengatakan dunia itu harga di luar itu sudah jauh lebih tinggi. Kan kita mencoba meng-absorb shock-nya tadi. Tekanan yang muncul gede banget itu kan kita absorb dengan APBN dengan dana sampai Rp 502 triliun. Tapi kalau shock-nya gede terus dan itu menyebabkan gap yang sangat besar, ya kita harus mencari langkah-langkah untuk mengamankan rakyat, mengamankan ekonomi, dan mengamankan APBN," tutupnya.
(das/das)
