.webp)
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal jika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan naik. Hal ini seiring dengan semakin tingginya beban subsidi terhadap APBN.
Terkait hal ini, PT Pertamina (Persero) buka suara. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyebut BBM subsidi merupakan kewenangan pemerintah. Namun bila mendapat tugas dari pemerintah, Pertamina siap melaksanakannya.
"Untuk harga BBM Subsidi merupakan kewenangan dari Pemerintah. Kami sebagai operator akan melaksanakan apa yang menjadi penugasan dari regulator," kata Irto saat dihubungi detikcom, Minggu (14/8/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya Bahlil mengatakan jumlah subsidi saat ini berpotensi mencapai Rp 500 triliun - Rp 600 triliun atau setara dengan 25% total pendapatan APBN. Ia berpendapat subsidi yang tinggi tidak sehat untuk keuangan negara.
"Sampai kapan APBN kita kuat menghadapi subsidi yang begitu tinggi? Jadi tolong sampaikan juga kepada rakyat, bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang, feeling saya sih harus siap-siap, kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi," katanya, Jumat (14/8/2022).
Bahlil menjelaskan, harga BBM di APBN berkisar US$ 63 - US$ 70 per barel, sedangkan harga minyak dunia terus melambung tinggi dengan rata-rata dari Januari sampai Juli US$ 105 per barel.
"Harga minyak di APBN kita sekitar US$ 63 - US$ 70 per barel. Sekarang harga minyak dunia dari Januari sampai Juli US$ 105 per barel. Hari ini kalo harganya US$ 100/barel, subsidi kita bisa mencapai Rp 500 triliun," ungkapnya.
Bahkan, bila harga minyak berada di atas US$ 100 dan pemerintah tetap menahan harga, maka subsidi pemerintah bisa menyentuh Rp 600 triliun. Asumsinya adalah kurs dolar berada di Rp 14,750, dan pemerintah menambah kuota Pertalite dari 23 juta kiloliter menjadi 29 juta kiloliter.
(zlf/zlf)
