.webp)
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan menjelaskan terkait kebijakan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yaitu Pertalite dan Solar.
Masih kuatkah jika pemerintah menahan harga BBM agar tidak naik?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan alokasi untuk anggaran BBM sesuai dengan Peraturan Presiden yang sudah diterima oleh DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyebut jumlahnya sebanyak Rp 502 triliun. "Makanya kalau melebihi itu memang diperlukan keputusan untuk tahun ini atau tahun depan. Kalau tahun depan kan berarti membebani APBN 2023," kata dia di Gedung DPR, Rabu (24/8/2022).
Sri Mulyani mengungkapkan dalam mekanisme APBN itu seluruhnya diatur oleh Undang-undang dan kemudian turunannya ada di dalam Perpres.
"Jadi dalam hal ini kita mengikuti apa yang sudah diapprove, karena kita tidak bisa melakukan alokasi yang belum disetujui oleh DPR," jelas dia.
Dia menyebutkan mekanismenya sudah ada sebelumnya. "Kalau seandainya nanti ada tagihan yang lebih banyak, diaudit oleh BPK berarti meluncur di tahun 2023 dan membebani APBN 2023," ujarnya.
Sebelumnya Pasalnya konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Pertalite, terus meningkat.
"Dengan harga BBM, minyak dunia yang terus tinggi, Rp 502 triliun diperkirakan akan habis dan masih belum mencukupi. Kita memeperkirakan apabila laju konsumsi seperti yang terjadi pada 7 bulan terakhir ini, maka Rp 502 triliun akan habis dan masih akan ada tambahan lagi," kata Sri Mulyani.
Padahal besaran subsidi energi dan kompensasi yang sebesar Rp 502,4 triliun sudah naik 3x lipat dari alokasi sebelumnya yang hanya Rp 152,5 triliun. Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, volume Pertalite diperkirakan akan jebol dari 23 juta kilo liter (KL) menjadi 29 juta KL jika tidak ada pengendalian konsumsi.
Simak video 'Curhat Sri Mulyani, Subsidi BBM Rp 502 T Diperkirakan Tak Cukup':
