.webp)
Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju telah melaksanakan rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (24/8) sejak sore hingga malam tadi. Beberapa menteri yang merapat ke Kemenko Perekonomian berdatangan mulai sore hari.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso membenarkan bahwa pertemuan sore hingga malam tadi berkaitan dengan pembahasan skenario BBM bersubsidi. Namun, belum ada keputusan apakah BBM bersubsidi akan naik atau tidak.
Susi menjelaskan keputusan terkait skenario BBM bersubsidi masih berproses dibicarakan dengan lintas kementerian. Intinya, dia bilang harus melibatkan kementerian dan lembaga lainnya untuk turut andil karena keputusan harus dipertimbangkan dan penuh kehati-hatian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita hanya bertemu saja, ngobrol di tempat Pak Menko. Karena masih banyak menteri dan pimpinan kementerian/lembaga (K/L) yang lain yang nanti harus dilibatkan. Karena urusan BBM ini kan memang sesuatu yang sangat penting, dan mempengaruhi semua aspek, sehingga harus hati-hati betul di dalam mengambil keputusan," katanya kepada awak media, di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, ditulis Kamis (25/8/2022).
"Tadi sudah berproses, dibahas. Tapi nanti kan masih harus dikomunikasikan lagi dengan menteri-menteri yang lain yang tadi belum hadir," lanjutnya.
Adapun sejumlah menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hadir kemarin di antaranya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tarif. Meski begitu, Susi menerangkan masih harus melibatkan sejumlah menteri lainnya.
"Nanti kan harus dikomunikasikan karena menyangkut ke aspek transportasi misalkan dengan Pak Menhub. Kemudian karena masih ada bantalan sosialnya, nanti harus bicara dengan Bu Mensos. Kemudian harus menyampaikan ke publiknya bagus, harus bicara dengan Pak Kominfo. Ke solar yang industri ke pak Menperin, sampai ke konstruksi pun terpengaruh pak Menteri PUPR," terangnya.
Susi juga menjelaskan, pembahasan skenario BBM bersubsidi juga berkaitan dengan anggaran subsidi BBM yang harus dijaga karena sudah mencapai Rp 502 triliun. Menurutnya angka itu memang mendesak harus dijaga.
"Memang ada kebutuhan mendesak karena masalah keterbatasan subsidi BBM yang harus kita jaga di angka Rp 502 triliun. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Tidak mudah karena dampaknya pasti juga kan ke inflasi, ke daya beli masyarakat, ke pertumbuhan ekonomi, jadi harus dijaga semuanya," lanjutnya.
Susi juga mengungkap, semua pembahasan oleh para menteri nantinya akan dilaporkan ke Jokowi untuk selanjutnya meminta arahan. Menurutnya, sejauh ini para menteri juga masih berproses untuk menyusun laporan ke Jokowi.
"Karena ini masih berproses nanti akan ada waktunya untuk melaporkan," tuturnya.
Ia juga belum bisa memastikan apakah akan ada rapat lanjutan dan pengumuman soal BBM subsidi ini akan dilaksanakan pekan ini atau tidak.
(ada/das)
