Persoalan penyesuaian harga BBM kerap menjadi perbincangan publik. Meski demikian, berbagai indikator menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia cukup solid untuk menghadapi dampak penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Terkait hal ini, Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi menyampaikan kondisi baik perekonomian Indonesia diindikasikan dengan deflasi nasional yang diumumkan BPS baru-baru ini, yakni minus 0,21 persen pada kuartal II 2022. Untuk itu, ia pun mengimbau agar pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk mengurangi beban subsidi BBM yang telah mengganggu stabilitas fiskal APBN.
"Ini adalah deflasi yang terbesar setelah 2019. Artinya tekanan inflasi sudah mulai reda. Secara tahunan juga, inflasi pada bulan Agustus 4,69 persen, (dibanding) bulan Juli yang 4,9 persen, itu kan deflasi juga," tutur Fithra dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/9/2022).
Hal ini ia sampaikan dalam sebuah diskusi yang digelar HMI Badko Jabodetabek & Banten di Jakarta. Direktur Eksekutif Next Policy ini pun menjelaskan manufacturing purchasing managers index (PMI) Indonesia pada Agustus lalu juga naik menjadi 51,7 dari sebelumnya 51,3.
"Artinya perekonomian kita sekarang lagi solid, tekanan inflasi tidak terlalu besar, cenderung turun, maka sekarang adalah momentumnya untuk kenaikan harga," ujar Fithra.
Di sisi lain, komunitas pakar kebijakan publik yang tergabung dalam Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) mengusulkan tiga langkah (Skenario 3W), yang dapat diambil pemerintah untuk memanfaatkan momentum ini. Adapun tiga langkah itu adalah wajib menyesuaikan harga BBM bersubsidi, wajib menyediakan bantalan pengaman sosial bagi masyarakat, dan wajib melakukan reformasi energi.
"Ini merupakan hasil kajian cepat AAKI untuk mempelajari urgensi dan dampak kebijakan penyesuaian subsidi BBM terhadap berbagai aspek," ujar Ketua Umum AAKI, Dr-Ing Totok Hari Wibowo.
AAKI menilai pengurangan subsidi pada BBM, khususnya Pertalite, Pertamax dan solar penting dilakukan guna memenuhi prinsip keadilan, persamaan kesempatan, dan inovasi. Dalam hal ini, prinsip keadilan adalah adanya pengalihan subsidi dan kompensasi BBM ke sektor lain yang lebih produktif dan berpihak ke rakyat paling membutuhkan, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.
Langkah penyesuaian subsidi ini dinilai tepat sebagai upaya koreksi penyaluran BBM bersubsidi, yang selama ini masih kurang tepat sasaran.
"Konversi subsidi menjadi peningkatan pelayanan publik, bantalan sosial, fasilitas kesehatan, dana pendidikan, dan sebagainya dinilai penting dan mendesak untuk menghentikan pembengkakan subsidi BBM yang sebagian besarnya dibakar di jalanan oleh kelompok yang tidak eligible," lanjut Totok.
(akn/hns)