Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI menolak mentah-mentah kenaikan harga BBM. PKS menyuarakan langsung penolakan tersebut di dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Anggota-anggota fraksi PKS sampai memilih walk out dalam forum Rapat Paripurna. Adapun dalam Rapat Paripurna ke-4, diagendakan pengambilan keputusan soal RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021.
Dalam Rapat Paripurna tersebut anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto meminta waktu untuk interupsi saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mau menyampaikan pandangan pemerintah soal RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2021.
Dalam interupsi itu, Mulyanto menyatakan PKS menolak kenaikan harga BBM subsidi yang diumumkan sejak Sabtu 3 September lalu. PKS memandang kenaikan harga BBM akan memberatkan masyarakat.
"Kami ingin sampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS, dengan ini kami menyatakan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat," ungkap Mulyanto dalam Rapat Paripurna yang dilakukan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Mulyanto menyinggung sudah banyak demo penolakan kenaikan harga BBM di tengah masyarakat. Sudah seharusnya kenaikan harga BBM dibatalkan.
"Hari ini demo terus menerus dilakukan masyarakat. Kami mendukung demo-demo di tengah masyarakat atas penolakan ini," kata Mulyanto.
"Kami menyatakan walk out dari forum ini, demikian terima kasih," tegas Mulyanto.
Saat interupsi dilakukan Mulyanto, semua anggota fraksi PKS yang hadir di paripurna mengangkat kertas bertuliskan 'PKS MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM'. Tak lama kemudian satu persatu anggota dewan Fraksi PKS angkat kaki dari ruang Sidang Paripurna.
PKS Minta IKN dan Kereta Cepat ditunda. Cek halaman berikutnya.
