.webp)
Badan Eksekutif Uni Eropa (UE) berencana mengumpulkan lebih dari US$ 140 miliar atau setara Rp 2.086 triliun (kurs Rp 14.905) dari perusahaan energi. Pendanaan itu untuk membantu melindungi rumah tangga dan bisnis dari melonjaknya harga-harga yang mengancam resesi ekonomi.
Harga gas dan listrik Eropa telah meroket tahun ini karena Rusia memotong ekspor bahan bakar untuk membalas sanksi Barat atas invasinya ke Ukraina. Kondisi ini membuat banyak orang berjuang membayar tagihan energi.
Harga energi yang tinggi menjadi pendorong inflasi di zona euro. Pemerintah sendiri telah merespons dengan berbagai langkah mulai dari membatasi harga listrik dan gas konsumen, hingga menawarkan kredit dan jaminan kepada penyedia listrik yang berisiko kolaps.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Negara-negara Anggota UE telah menginvestasikan miliaran euro untuk membantu rumah tangga yang rentan, tapi kami tahu ini tidak akan cukup," kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dikutip dari Reuters, Kamis (15/9/2022).
Saat mencoba melindungi konsumen dari inflasi tinggi, Prancis secara tepisah mengumumkan batas harga energi baru untuk tahun 2023 dan Denmark menyiapkan pagu sementara sendiri untuk tagihan energi.
Di Jerman, Uniper sebagai importir terbesar gas Rusia mengatakan pemerintah dapat mengambil saham pengendali untuk membantu mengatasi krisis dan kebangkrutan di antara perusahaan listrik.
Proposal Komisi Eropa mencakup pembatasan pendapatan dari pembangkit listrik yang diperoleh dari harga lebih tinggi. Bisa dibilang ini termasuk langkah untuk memaksa perusahaan bahan bakar fosil berbagi rejeki nomplok dari penjualan energi.
"Saat ini salah untuk menerima rekor pendapatan dan keuntungan yang luar biasa dari perang dan di belakang konsumen kita," kata von der Leyen.
UE mengaku akan bertanggung jawab untuk menutup kelebihan pendapatan dan menyalurkannya kembali ke dalam langkah yang dapat menurunkan tagihan listrik, atau membantu konsumen berinvestasi dalam langkah penghematan energi.
(aid/das)
