Tiga Gubernur dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah menolak perpanjangan izin kontrak karya (KK) pada beberapa fasilitas tambang nikel.
Memang kontrak karya Vale akan berakhir pada Desember 2025 mendatang. Sekadar informasi izin pertambangan Vale sudah sejak 1968.
Menanggapi hal tersebut Direktur Utama Vale Indonesia Febriany Eddy buka suara terkait penolakan tersebut. Dia menyebut tak ada masalah jika memang ada penolakan, hal ini karena adanya kebebasan berpendapat.
Dia mengharapkan para kepala daerah untuk membicarakan baik-baik dengan perusahaan. Febri menjamin perusahaan akan terbuka untuk semua masukan.
"Kalau penolakan, begini kan ini negara yang bebas berpendapat, silakan berpendapat. Tapi, kami harap pemerintah terus dukung. Kalau ada kurangnya kami, kami mohon diberi tahu dan mari perbaiki bersama," kata Febri dalam konferensi pers.
Febri menjelaskan sejauh ini pihaknya akan fokus memenuhi semua kewajiban perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan begitu, Febri yakin pemerintah, baik di pusat maupun daerah, mau memberikan dukungan kepada pihaknya.
"Kami yakin pemerintah akan jaga iklim investasi. Pemerintah akan berikan kami kenyamanan untuk lanjutkan semua program kami," sebut Febri.
Dia pun mengakui pihaknya memang tak sempurna dalam melakukan banyak hal, dia pun mengakui bisa saja masih ada kekurangan yang dilakukan Vale selama beroperasi. Maka dari itu, dirinya kembali meminta semua pihak untuk bersama-sama berdialog untuk mengatasi kekurangan tersebut.
"Kami menyadari tidak ada yg sempurna. Kalau seandainya ada dari pemerintah bilang kurang, kami akan berdialog. Kita mau buka diskusi, masukannya apa? Kita kaji dan cari solusi bersama dan bisa berkarya untuk bangsa kita," ungkap Febri.
Penyebab Penolakan
Penolakan-penolakan yang dilakukan pemerintah daerah sendiri dikemukakan dalam rapat panitia kerja (panja) Komisi VII DPR RI, Kamis (8/9/2022) yang lalu. Para pemimpin daerah juga mengeluhkan minimnya penyerapan sumber daya manusia lokal ke dalam operasional Vale.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman dalam keluhannya mengatakan PT Vale tidak pernah memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk masuk ke dalam operasi Vale, bahkan menduduki jabatan strategis di perusahaan.
"Sepanjang sejarah di Vale belum pernah ada yang menjadi, kalau tidak salah dari catatan kami, belum ada yang menjadi (pimpinan dalam) sistem direksi (PT Vale) yang adalah orang sana (lokal)," ungkap Andi Sudirman.
Menanggapi hal itu, Febri menyatakan selama ini sudah banyak sekali tenaga kerja lokal yang bekerja di wilayah operasi Vale. Di tambang nikel Sorowako saja misalnya, di sana ada sekitar 9 ribu tenaga kerja.
Hampir 100% merupakan tenaga kerja dari Indonesia. Presentasenya 99,7% tenaga kerja di wilayah operasi Sorowako adalah tenaga kerja Indonesia. Bila dirinci kembali, dari total tenaga kerja Indonesia itu, 88,6% di antaranya adalah warga lokal di Luwu Timur.
"Di Sorowako saja, itu total pekerja kita karyawan dan kontraktor totalnya itu kira-kira 9 ribu ya. Nah dari 9 ribu itu 99,7% Indonesia, dari Indonesia itu 86,6% itu masyarakat Luwu Timur. Kami ini komit untuk sumber daya lokal," papar Febri.
Kembali lagi, Febri meminta pemerintah daerah untuk membuka ruang dialog bila pada realisasi penyerapan tenaga kerja lokal masih belum optimal.
"Kami akui prosesnya tak sempurna, mungkin ada ruang untuk perbaikan. Untuk itu kami juga bersama siap dialog beri kami masukan dan kami bisa berbagi sama, dan jadinya efektif," ungkap Febri.
(kil/eds)
