.webp)
Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan siap ajukan banding apabila kalah dalam gugatan Uni Eropa menyangkut larangan ekspor bijih nikel RI. Larangan ekspor ini telah dilakukan sejak 2020 oleh Presiden RI Joko Widodo.
Perlu diketahui, Uni Eropa melayangkan gugatan tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) lantaran kebijakan larangan ekspor yang diterapkan RI itu menyebabkan kenaikan harga komoditas turunan nikel di pasar global.
Indonesia sendiri masuk dalam keanggotaan WTO. Zulhas mengatakan, larangan seperti itu tidak diperkenankan bagi negara-negara anggota. Di sisi lain, dirinya sempat didatangi Menteri Perdagangan Uni Eropa dan membahas persoalan tersebut. Hanya saja menurutnya, Uni Eropa sendiri tidak memiliki kepentingan bisnis apapun menyangkut ekspor bijih nikel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kepentingan usaha ke UE nggak ada. Tapi yang menggugat kita ini dia, karena apa? Karena memang WTO itu melarang itu seperti haram," kata Zulhas dalam konferensi pers Kinerja 100 Hari Mendag, Jakarta Pusat, Minggu (25/09/2022).
Untuk meningkatkan hilirisasi nikel di Indonesia, Zulhas mengatakan, ada beberapa alternatif. Salah satunya yaitu dengan pengenaan bea keluar.
"Cara lain bisa saja, bisa dikenakan bea keluar, pelabuhannya tidak boleh di sini, atau pelabuhan di sana. Bisa. Bisa dengan cara boleh tapi tidak boleh (bersyarat). Kita kan dikerjai mereka kan begitu. Oke, tapi syaratnya susah," tambahnya.
Menyangkut keputusan dari gugatan WTO sendiri, Zulhas mengatakan, pihaknya siap untuk mengajukan banding. Lebih lanjutnya, pihaknya kini masih menunggu hasil dari diskusi panel.
"Tapi saya diskusi juga dengan Airlangga Bahlil, andai kata terburuk nanti kita banding. Banding panel belum ada jadi butuh waktu, bisa 5 tahun lagi. Masih banyak jalan," ungkap Zulhas.
"Nikel tunggu aja panel, keputusan apa baru kita sikapi. Kalau kalah ya banding," tambahnya.
Tidak hanya itu, Zulhas juga menyampaikan, banyak negara yang belajar ke Indonesia menyangkut langkah dalam hilirisasi komoditas nikel.
"Banyak negara yang belajar, termasuk Afrika Selatan datang. Bagaimana mengurus nikel menjadi nilai tambahnya bisa ribuan persen. Banyak negara yang belajar pada kita, jadi itu kebijakan yang sangat bagus," jelas Zulhas.
Ia juga menegaskan, hilirisasi komoditas nikel merupakan prioritas pemerintah. Sehingga, pemerintah akan berupaya agar proses ini tidak terganggu.
"Untuk hilirisasi itu harga mati bagi kita. Untuk menyelamatkan itu masih banyak jalan menuju roma. Jadi hilirisasi tidak akan terganggu," tandasnya.
(dna/dna)
