ADVERTISEMENT

Panas! Antam vs DPR Debat Soal Tambang 'Terlarang' di Konawe Sultra

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 27 Sep 2022 18:03 WIB
Pembangunan gedung baru untuk DPR RI menuai kritikan berbagai pihak walaupun Ketua DPR Setya Novanto menyebut Presiden Jokowi telah setuju pembangunan tersebut. Tetapi Presiden Jokowi belum teken Perpres tentang pembangunan Gedung DPR. Lamhot Aritonang/detikcom.
Panas! Antam Vs DPR Debat Soal Tambang 'Terlarang' di Konawe Sultra/Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Debat panas terjadi antara pihak PT Aneka Tambang (Tbk) atau Antam dengan anggota Komisi IV DPR RI. Kedua pihak memperdebatkan masalah kerusakan lingkungan di kawasan Blok Mandiodo, Sulawesi Tenggara.

Blok Mandiodo selama ini memang mayoritas dikuasai oleh Antam. Maka dari itu, Komisi IV DPR meminta Antam bertanggung jawab soal kerusakan lingkungan yang terjadi. Apalagi sudah bertahun-tahun lingkungan rusak, tapi berdasarkan temuan anggota DPR Antam tetap beroperasi seperti biasa.

Di sisi lain Antam justru membantah semua tuduhan Komisi IV. Mereka mengklaim kerusakan alam yang terjadi bukan disebabkan oleh perusahaan pelat merah tersebut. Antam menilai kerusakan alam dilakukan oleh perusahaan penambang ilegal di Blok Mandiodo.

Perdebatan dimulai ketika Dirut Antam Nico Kanter menjelaskan kronologis masalah yang ada di Blok Mandiodo. Dia menjelaskan awal mula masalah yang membuat banyaknya penambang ilegal mengeruk hasil bumi di Blok Mandiodo dan merusak lingkungan.

Menurutnya, masalah pertama kali muncul pada 2010 ketika saat itu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Antam yang cukup besar di Blok Mandiodo tiba-tiba dicabut oleh Bupati Konawe. Pihak Antam pun melawan putusan itu di Mahkamah Agung agar dibatalkan. Nah permintaan Antam dikabulkan 4 tahun setelahnya. IUP Antam pun dipulihkan lagi di Blok Mandiodo.

"Oleh SK Bupati itu IUP Antam dibatalkan. Kami lakukan upaya hukum, Juli 2014 itu kami dari putusan MA PT Antam dimenangkan di mana membatalkan SK Bupati yang cabut IUP Antam kami disahkan oleh MA," ungkap Nico dalam rapat kerja dengan Komisi IV, Selasa (27/9/2022).

Sayangnya, selama empat tahun IUP Antam dicabut pemerintah daerah membuka izin pertambangan baru untuk hasil nikel di Blok Mandiodo. Setidaknya, ada 11 IUP baru di bekas kawasan IUP milik Antam saat itu.

Ketika IUP Antam dipulihkan kembali, maka 11 perusahaan tambang yang sudah beroperasi ini izinnya menjadi ilegal, karena SK Bupati yang menyebutkan IUP Antam dicabut telah dibatalkan.

Antam pun tak mau tinggal diam, Nico mengatakan sejak 2017 hingga 2018 pihaknya sudah bersurat ke semua stakeholder agar bisa menutup operasi tambang-tambang dari 11 perusahaan tadi. Hasilnya, operasional 11 perusahaan ditutup.

"Di Mandiodo itu ada 11 IUP ilegal tumpang tindih. Mereka ini yang melakukan kegiatan penambangan, eksplorasi, dan produksi nikel. Ini yang kami sudah dari 2017-2018, pada sejarahnya kami lakukan surat untuk ditindaklanjuti dan disetop kegiatan mereka ini," papar Nico.

Nico menjelaskan karena Blok Mandiodo sampai saat ini masih bermasalah dan bersengketa, pihaknya sama sekali belum melakukan pekerjaan di sana. Maka bila ada kerusakan lingkungan, dia bilang mungkin terjadi karena operasional dari 11 perusahaan dengan izin ilegal yang disebutkan olehnya.

Pihaknya, baru melakukan operasional tambang pada Desember 2021. Itu pun dilakukan di wilayah pinggiran Blok Mandiodo yang sudah dipastikan izinnya dan tidak memerlukan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Luasnya hanya 40 hektare. Operasional dilakukan oleh konsorsium yang dibentuk antara Antam dengan perusahaan daerah dan PT Lawu.

"Di 2021, Desember itu kami menunjuk konsorsium dari Perusda dan PT Lawu. Konsorsium ini yang dapatkan pekerjaan sah dan mereka lakukan penambangan. Tapi itu pun yang dia dapat hanya 40 hektare di luar atau di pinggir Mandiodo," papar Nico.

Berlanjut ke halaman berikutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT