Bagaimana Penerapan HAM Bisa Beri Dampak Positif ke Industri Tambang?

ADVERTISEMENT

Bagaimana Penerapan HAM Bisa Beri Dampak Positif ke Industri Tambang?

Aulia Damayanti - detikFinance
Selasa, 27 Sep 2022 16:19 WIB
Tambang Emas
Foto: Ilustrasi Tambang (Denny Pratama/detikcom)
Jakarta -

Seiring berkembangnya sektor industri dan ekonomi, perhatian terhadap hak asasi manusia (HAM) khususnya terhadap hak-hak para pekerja juga terus meningkat. Hal itu terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia.

Bahkan, banyak negara mulai menepatkan aspek perhatian terhadap penerapan HAM dalam proses produksi sebagai syarat diterima atau tidaknya sebuah produk masuk negara mereka.

Hal itu juga disadari oleh perusahaan tambang pelat merah PT Timah Tbk yang baru saja meluncurkan 'Kebijakan HAM PT Timah Tbk' atau Launching Business & Human Rights Policy PT Timah Tbk yang disaksikan oleh Direktur Utama PT Timah Tbk Achmad Ardianto, Dirjen Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan HAM, Dr Mualimin Abdi, SH. MH, Pj Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin di Ruang Rapat Utama PT Timah Tbk, Selasa (27/9/2022).

Dirjen Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi mengatakan, PT Timah Tbk menjadi pionir dalam melaksanakan kebijakan HAM oleh perusahaan.

Menurutnya, kebijakan HAM ini menjadi landasan bagi perusahan untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia.

"Human Rights Policy ini merupakan salah satu cara untuk membangun budaya kerja perusahaan yang produktif, efektif, dan sinergis di bidang hak asasi manusia dan menjadikan perusahaan sebagai entitas yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara bisnis," katanya.

Tanggung jawab korporasi dalam menghormati HAM tertuang di dalam Prinsip-prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau United Nations Guiding Principles on Business and Human Rightsi (UNGPs).

"Banyak negara-negara maju mensyaratkan ekonomi berbasis HAM dengan mulai menerapkan kebijakan hak asasi manusia, uji tuntas hak asasi manusia, serta mekanisme pengaduan pada suatu perusahaan," katanya.

Bersambung ke halaman selanjutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT