Indonesia masih membutuhkan biaya yang sangat besar untuk mengejar target menurunkan emisi karbon. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan, untuk menurunkan emisi karbon hingga 2030, Indonesia masih butuh Rp 240-250 triliun setiap tahunnya.
"Energi kita memang harus bertransisi dari yang kotor menjadi bersih dan ramah lingkungan. Hanya saja itu memerlukan biaya yang besar. Kalau kita hitung sampai 2030, tidak kurang dari Rp 240-250 triliun per tahunnya, itu gap-nya kekurangannya," kata Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi, Indra Darmawan, saat ditemui usai acara Global Future Fellows, Rabu (28/9/2022).
Idealnya, setiap tahunnya Indonesia membutuhkan sebanyak kurang lebih Rp 300 triliun untuk transisi energi. Sementara saat ini yang sudah terpenuhi oleh hanya 20%. Pembiayaan 20% ini ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
"Saat ini baru tercapai 20%. Jadi APBN dan beberapa pembiayaan lainnya hanya bisa maksimal 29% (sampai 2030). Sisanya kita harus cari. Jadi yang harus kita cari sekitar Rp 240-250 triliun per tahun sampai 2030," tambahnya.
Untuk mencari pembiayaan yang kurang itu, pemerintah mencoba mengeluarkan upaya-upaya mulai dari penerbitan sukuk, investasi, kerja sama, dan meminta kolaborasi dari negara maju. Kelemahan dari transisi energi menurun Indra, di awal harus menggelontorkan uang yang sangat banyak tetapi dampaknya baru di rasakan di belakang.
"Ini yang menjadi tantangan Indonesia untuk mencapai 29% sampai 2030. Karena EBT ini kan di awal investasinya harus di bayar di depan, tetapi hasilnya akan kelihatannya nanti dibelakang baru terlihat," lanjutnya.
Sementara ini, sudah ada sejumlah upaya untuk mencari kekurangan pembiayaan tersebut. Indra mengatakan salah satu caranya dengan skema penggalangan data melalui pemerintah yang mengeluarkan penawaran green sukuk atau green bond.
"Kita menerbitkan suku atau green bond, selama 3 sampai 4 tahun terakhir itu angkanya tidak lebih dari US$ 5 miliar. Tetapi kalau kita lihat terakhir bisa dijual sukuk bond itu ada yang 30 tahun tenornya. Berarti uang kita di situ akan memberikan hasil pasif ke kita selama itu. Dan itu sold out artinya ada kepercayaan juga dari pasar kita masih dibeli sukuk kita," ungkapnya.
Upaya lainnya juga meminta kolaborasi dengan lembaga internasional, bekerja sama dengan Asian Development Bank, dan akan kerja sama lainnya. Saat ini ada salah satu rencana dalam peta jalan transisi energi yang sudah lebih cepat dilakukan Indonesia.
Rencana yang dimaksud adalah menghentikan pembangunan PLTU Batu bara yang baru. Padahal pemberhentian PLTU batu bara dalam peta jalan nol emisi karbon targetnya dilakukan pada 2035.
"Tetapi kita bisa lakukan itu lebih cepat. Jadi peta jalan itu hanya arah, praktiknya kita bisa pencak silat atau lebih cepat melalui inovasi atau terobosan," tutupnya.
Lihat juga video 'Environmental Insights Explorer, Teknologi Baru Google Perangi Emisi Karbon':
