Krisis yang melanda Sri Lanka membuat pemerintahnya mengambil sejumlah kebijakan. Senin Lalu pemerintah memangkas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kedua kalinya dalam beberapa minggu terakhir.
Kementerian Energi Sri Lanka mengatakan, harga BBM akan dipangkas 40 rupee atau Rp 1.680 (kurs Rp 42) menjadi 370 rupee atau Rp 15. 40 per liter. Awal bulan ini, pemerintah sudah memangkas harga BBM sebesar 10%.
Namun, harga bensin reguler masih dua kali lipat dari harga sebelum krisis. Sementara Solar lebih tinggi tiga setengah kali dibandingkan Desember 2021.
Awal tahun ini, pemilik kendaraan menghabiskan waktu berminggu-minggu demi mendapat BBM. Situasi ini memicu protes berminggu-minggu, memaksa presiden Gotabaya Rajapaksa kabur dari negaranya pada Juli lalu.
Antrean di SPBU berkurang menjadi beberapa jam saja dalam beberapa minggu terakhir. Namun masih ada penjatahan ketat karena kurangnya uang dolar Sri Lanka yang dipakai membayar komoditas impor.
Layanan angkutan umum yang sempat terhenti karena Solar langka kini mulai normal. Meskipun tarif sekali jalannya sudah melonjak tinggi.
Melansir dari AFP, Selasa (18/10/2022), tingkat inflasi tahunan resmi Sri Lanka mendekati 70%. Bank Dunia memprediksi ekonomi Sri Lanka bisa menyusut 9,2%. Proyeksi itu lebih buruk dari yang diungkapkan Bank Sentral Sri Lanka, yaitu 8,7%.
Bank Dunia juga memperkirakan laju ekonomi Sri Lanka tahun depan bisa minus 4,2%. Krisis di negara di Asia Selatan itu disebabkan oleh beberapa hal.
Selain pandemi COVID-19 dan perang Ukraina, krisis terburuk Sri Lanka sejak kemerdekaan disebabkan oleh pemotongan pajak tajam yang diumumkan oleh Rajapaksa setelah ia berkuasa pada November 2019. Krisis tersebut memaksa pemerintah untuk default atau gagal bayar utang luar negeri senilai US$ 51 miliar pada April lalu.
Pengganti Rajapaksa, Ranil Wickremesinghe, telah membatalkan kebijakan pemotongan pajak dan memperkenalkan langkah-langkah pendapatan baru.
Dana Moneter Internasional untuk sementara menyetujui bailout empat tahun senilai US$2,9 miliar. Namun paket tersebut tunduk pada kesepakatan dengan kreditur termasuk China, kreditur terbesar Sri Lanka, serta untuk menahan inflasi dan mengatasi korupsi.
Lihat juga video 'Momen Massa Serbu-Berenang di Istana Negara Irak, Mirip di Sri Lanka':
