Pemerintah akan mengumumkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara yang mau dipensiunkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia dalam Konferensi Iklim Tahunan Dunia ke-27 (COP27) sebagai langkah awal untuk beralih menuju energi bersih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan telah melakukan kerja sama dengan PT PLN (Persero) untuk menghitung biaya dan mengidentifikasi pembangkit listrik mana saja yang akan dihentikan.
"Kami sudah merancang dengan PLN untuk mengidentifikasi pembangkit listrik mana yang akan dipensiunkan dan berapa biayanya," kata Sri Mulyani dalam Bloomberg CEO Forum-G20 Side Event, Jumat (11/11/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PLN bersama investor Independent Power Producer (IPP) disebut telah melaksanakan perjanjian jual beli listrik untuk mengembangkan, membangun, memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik. Ini juga sebagai upaya memperkenalkan pajak karbon, yang menurut Sri Mulyani masih asing di Indonesia.
"Kami bekerja sangat erat dengan Menteri ESDM serta Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman yang membidangi semua perancangan mekanisme transisi energi ini," ujarnya.
Sri Mulyani menyebut Indonesia saat ini sedang melakukan banyak pekerjaan serius agar dapat menyampaikan komitmen ini. Pasalnya Indonesia sebagai negara terbesar penghasil batu bara di dunia sehingga banyak negara meminta.
"Itulah mengapa mereka meminta, tanpa partisipasi Indonesia tidak mungkin mewujudkan komitmen global ini," ungkapnya.
"Jadi saya senang minggu depan, pemimpin kami akan mengumumkan komitmen semacam ini, yang saya harap ukurannya akan cukup besar untuk menciptakan kepercayaan dalam hal memberikan transisi energi," tambahnya.
(aid/ara)