AS cs Mau Guyur RI Rp 300 T Setop PLTU Batu Bara, Ada Hibah-Utang

AS cs Mau Guyur RI Rp 300 T Setop PLTU Batu Bara, Ada Hibah-Utang

Aulia Damayanti - detikFinance
Senin, 21 Nov 2022 21:00 WIB
Matahari terbit dengan pemandangan PLTU Paiton di Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (30/5). Komplek PLTU Paiton yang terdiri dari 3 operator yaitu PT Pembangkit Jawa Bali, Paiton Energy dan Jawa Power mampu memproduksi 4750 Mega Volt yang dihasilkan dari 9 unit berbahan bakar batu bara. File/detikFoto.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyampaikan negara G7 akan memberikan bantuan US$ 20 miliar atau setara Rp 310 triliun (kurs Rp 15.500) untuk Indonesia. Dana itu untuk membantu Indonesia dalam transisi energi, salah satunya pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

Hal itu disampaikan saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali beberapa hari lalu. Kementerian ESDM mengatakan, dana tersebut bentuknya berbagai macam, mulai dari hibah, pinjaman hingga bantuan. Hanya saja, saat ini belum ada detail untuk penyaluran dana tersebut.

"Ada hibahnya, ada pinjamannya ada bantuan teknis, kita belum detail ya 3 bulan sampai 6 bulan kita detail. Ini sedang rapat. menurut saya pinjaman itu penting untuk investasi," terang Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana saat ditemui di DPR RI, Senin (21/11/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jika nantinya dana itu berbentuk pinjaman diharapkan diberikan dengan bunga yang rendah. Dadan menegaskan kembali rencana detail penyaluran dana tersebut belum ada.

"Pinjaman itu kalau pinjamannya murah, ini yang kita kejar. Misalnya ini ya, kalau sekarang bunga di dalam negeri 10% misalkan, dari luar 2%, misalkan ini itukan lebih bagus. Jadi kita cari duit murah. Tetapi ini belum detail," tegasnya.

ADVERTISEMENT

Di sisi lain, ada berbagai macam yang ditawarkan Indonesia agar dana tersebut bisa didapatkan. Dana tersebut juga digunakan untuk berbagai rencana yang mungkin sulit untuk dilakukan atau di luar kemampuan Indonesia.

"Kita mengajukan investment plan, rencana investasi, roadmap supaya 3 poin utama di dalamnya bisa dipenuhi menurunkan emisi rumah kaca, EBT masuk, terjadi percepatan net zero emission, 2060 atau lebih cepat itu yang kita tawarkan," ungkapnya.

"Mereka akan bantu kalau kita bergerak, kita sama -sama sepakat bantun itu kaa keluar kalau Indonesia berkomitmen, komimenya apa menurunakn emisi banyak hal yang akan dibangun. Tetapi yang dibanugn di luar kemampuan kita, itu yang dibantu," lanjutnya.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Meski begitu, Dadan menjelaskan bahwa perjanjian dana tersebut tidak mengikat. Pemerintah Indonesia juga mengaku hati-hati dalam menanggapi dana tersebut.

"Perjanjiannya itu tidak mengikat, kita juga hati-hati ini bukan perjanjian internasional yang mengikat. Uangnya belum masuk, ini baru join statement namanya tidak mengikat tergantung dua pihak untuk detailnya," tutupnya.

Sebelumnya, pada KTT G20 Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa negara-negara yang G7 berkomitmen mendanai Indonesia hingga Rp 310 triliun untuk mendukung pengembangan EBT dan percepatan transisi energi melalui penghentian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

"Kami dengan Indonesia dan Jepang bersama-sama menciptakan Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mencapai Net Zero Emissions. Bersama kami memobilisasi US$ 20 miliar untuk mendukung upaya Indonesia mengurangi emisi dan memperluas EBT," kata Biden dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Selasa (15/11/2022).


Hide Ads