Perusahaan minyak dan gas asal Thailand, PTT Exploration and Production (PTTEP) setuju membayar ganti rugi kepada nelayan dan petani rumput laut atas kasus tumpahan minyak Montara. Kasus tumpahan minyak Montara terjadi pada 21 Agustus 2009.
Nominal yang disetujui adalah AUD 192,5 juta atau US$ 129 juta. Jika dirupiahkan jumlahnya setara Rp 2,02 triliun (kurs Rp 10.500/ AUD 1).
Rencananya, masing-masing nelayan yang terdampak akan memperoleh AUD 6 ribu-AUD 7 ribu. Jumlah ini setara dengan Rp 63 juta-Rp 73,5 juta. Diperkirakan ada lebih dari 15 ribu nelayan yang terdampak kasus tumpahan minyak Montara.
"Kalau dari angka yang ada per nelayan dapat AUD 6 ribu-AUD 7 ribu, kira-kurang lebih ya," Ketua Satgas Penanganan Kasus Tumpahan Minyak Montara, Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers di gedung Kemenko Marves, Kamis (24/11/2022).
Purbaya mengatakan, masih ada harapan agar jumlah ganti rugi yang diterima nelayan bisa bertambah. Oleh karena itu pihaknya masih negosiasi dengan pengacara terkait besaran bayaran mereka.
"Kita usahakan naik lagi karena masih ada negosiasi dengan lawyer jangan sampai fee mereka gede juga, masih ada harapan," ujarnya.
Untuk nominal Rp 2,02 triliun, ia menyebut mungkin tidak semua orang puas dengan angka itu. Namun, Purbaya menyebut saat ini pihaknya fokus mendapatkan yang ada, untuk kemudian mengejar yang lebih besar.
Terkait kapan uang akan disalurkan, pemerintah masih menunggu keputusan pengadilan. Pemerintah juga akan memastikan masing-masing nelayan mendapat haknya dengan baik.
"Saya ikut memonitor sehingga semua orang dapat haknya dengan baik. Nanti mereka akan dibuatkan rekening khusus, uangnya akan ditransfer ke rekening mereka," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan pembuatan koperasi. Tujuannya agar uang nelayan tidak habis begitu saja.
"Bisa dibikin organisasi penangkapan ikan. dari situ bisa naik. betul-betul nanti rakyat di sana harus sejahtera," katanya.
(dna/dna)
