Tambang pasir ilegal di Klaten, Jawa Tengah menjadi sorotan usai Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berkicau adanya beking yang mengerikan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun menyikapi persoalan tambang ilegal tersebut dengan rencana membuat desk pengaduan masyarakat dan akan menggrebek tambang tersebut.
Keberadaan tambang ilegal sendiri disebut memberikan dampak yang mengerikan. Ketua Indonesian Mining & Energi Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai, sangat logis jika tambang ilegal memiliki beking.
"Sangat logis yang namanya ilegal, pasti mendapat bekingan. Bagi saya, bukan meletakkan siapa bekingan ngeri tersebut, ini mudah jika hukum dapat ditegakkan hukum secara komprehensif," katanya kepada detikcom, Selasa (29/11/2022).
Dia menerangkan, tambang ilegal memiliki dampak ngeri berupa rusaknya lingkungan. Menurutnya, hal itu bukan hanya di wilayah Klaten yang didominasi penambang golongan C, tapi juga pada tambang ilegal lainnya seperti batu bara, mineral, dan lain-lain.
Tambahnya, untuk tambang pasir ilegal di Klaten bisa memberikan dampak pada lahan pertanian dan perkebunan. Sebab, tambang ilegal membuat ketersediaan lahan menjadi rusak. Kemudian, bisa juga berdampak pada resapan air dan rusaknya jalan desa.
"Melihat keberadaan tambang pasir yang berada di Klaten, dapat saja memberikan dampak pada lahan pertanian dan juga perkebunan. Ketersediaan lahan yang semestinya berjalan baik, rusak akibat pertambangan ilegal. Bisa jadi masalah ekologi, resapan air dan longsor, rusaknya jalan desa, potensi konflik warga serta rusaknya potensi lainnya," terangnya.
Dia menegaskan, tambang ilegal jelas tanpa memperhatikan pengelolaan lingkungan. Dalam jangka panjang, dampak tambang ilegal, apalagi di daerah pertanian, akan mengakibatkan terganggunya dan mengancam ketersediaan lahan bagi petani yang berujung pada ketersediaan kebutuhan pangan.
"Tambang ilegal, pasti sebatas bicara uang, peralatan yang digunakan sebatas memaksakan agar produksi penambangan pasir lebih dapat maksimal," terangnya.
Tak cuma itu, ia juga mengatakan, tambang ilegal juga memberikan dampak pada penerimaan negara. Kembali, dia menuturkan, persoalan tambang ilegal di Klaten seharusnya lebih cepat diselesaikan daripada di wilayah pinggiran.
"Mengenai kerugian terus terang saya belum menghitung, namun jelas kerugian besar selain potensi lingkungan, dipastikan pajak yang diterima pemerintah berkurang. Masalah beking pertambangan, apalagi tambang golongan C (pasir di Klaten), semestinya lebih dengan cepat diselesaikan daripada tambang di luar Jawa yang sangat remote," terangnya.
Simak juga Video: Ismail Bolong Diburu, Kapolri: Tim Kaltim & Mabes Sedang Mencari
