.webp)
Dalam catatan detikcom, Blok Tuna terletak di kawasan timur perairan Natuna, bertetangga dengan Blok East Natuna. Pada 2017 lalu, eksplorasi yang dilakukan Premier Oil berhasil menemukan cadangan minyak di sana. Produksi minyak dari Blok Tuna diperkirakan 7.000-15.000 barel per hari. Selain itu ada cadangan gas sekitar 12,3 miliar kaki kubik.
Desember 2021 lalu, Premier Oil Tuna Bv juga menemukan adanya cadangan migas baru alias harta karun energi di wilayah Laut China Selatan. Temuan ini lah yang membuat Premier Oil Tuna mendapatkan persetujuan POD dari pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemasukan Baru Bagi Negara
Dengan adanya POD yang dilakukan Premier Oil Tuna BV untuk melakukan eksploitasi migas di Blok Tuna, negara juga diprediksi akan mendapatkan pendapatan.
Adapun biaya investasi untuk pengembangan Lapangan Tuna tediri dari investasi (di luar sunk cost) diperkirakan sebesar US$ 1,050 miliar, investasi terkait biaya operasi sampai dengan economic limit sebesar US$ 2,020 miliar dan biaya Abandonment and Site Restoration (ASR) sebesar US$ 147,59 juta.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyampaikan persetujuan POD Pertama Lapangan Tuna menunjukkan bahwa daya saing investasi hulu migas masih menjanjikan dan mampu menarik investor dunia. Dwi menambahkan bahwa meskipun lokasi Lapangan Tuna memiliki risiko tinggi, namun dengan dukungan insentif dan fleksibilitas yang diberikan Pemerintah, maka dapat meningkatkan keekonomian lapangan tuna sehingga POD Pertama Lapangan Tuna dapat direalisasikan.
"Investasi Lapangan Tuna sangat besar dari sejak proyek hingga operasional sampai economic limit dengan nilai investasi mencapai US$ 3,070 miliar atau setara dengan Rp 45,4 triliun sehingga akan turut memperkuat dan menggerakkan perekonomian nasional. Dengan TKDN hulu migas yang tinggi, yang saat ini mencapai 63%, maka industri nasional di pusat dan daerah akan mendapatkan manfaat besar dari investasi tersebut," papar Dwi dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Dwi menyampaikan bahwa dari sisi penerimaan negara, diperkirakan Pemerintah akan mendapat income hingga mencapai Rp 18,4 triliun atau jauh lebih besar dibandingkan potensi penerimaan kontraktor yang sebesar Rp 11,4 triliun.
"Hal ini menunjukkan pemberiaan insentif untuk meningkatkan keekonomian Lapangan Tuna tetap menempatkan kepentingan negara pada posisi yang tinggi. Bahwa negara harus mendapatkan manfaat terbesar sebagaimana amanah UUD 1945 Pasal 33," kata Dwi.
(hal/dna)
