Di WEF Davos 2023, Bahlil: Silakan Protes, Kita Larang Ekspor Bauksit!

ADVERTISEMENT

Di WEF Davos 2023, Bahlil: Silakan Protes, Kita Larang Ekspor Bauksit!

Antara - detikFinance
Kamis, 19 Jan 2023 07:52 WIB
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan pers terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap sejumlah perusahaan di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (7/1/2022). Pemerintah pada Senin (10/1/2022) akan mencabut 2.078 izin usaha tambang batu bara yang sudah diberikan kepada para pengusaha karena para pelaku usaha tersebut tidak pernah memanfaatkan IUP serta tidak pernah menyampaikan rencana kerja kepada pemerintah pemerintah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia/Foto: ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA
Jakarta -

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana Indonesia melarang ekspor bijih bauksit pada 2023. Hal itu disampaikan di hadapan sejumlah investor di World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2023 di Davos, Swiss.

"Tahun ini kami juga sampaikan, silakan juga kalau mau protes kami Indonesia. Kemarin kan kita dibawa ke WTO soal (larangan ekspor) nikel, kalah, dan kami lagi naik banding. Sekarang kita sudah mengumumkan lagi melarang ekspor bauksit tahun ini," katanya dikutip dari Antara, Kamis (19/1/2023)

Bahlil mengaku tidak masalah jika ada pihak yang protes dan menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) lagi seperti larangan ekspor bijih nikel. Hal itu tidak akan mengubah kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong hilirisasi di dalam negeri.

"Andaikan pun kami dibawa ke WTO, nggak apa-apa juga karena kami belajar pada negara-negara yang dulunya udah berkembang," tuturnya.

Bahlil menyinggung bagaimana sejumlah negara maju dahulu juga melakukan hal yang sama untuk mendukung industri dalam negeri mereka. Ia mencontohkan Inggris yang pada abad ke-16 juga pernah melarang ekspor wool karena ingin menjadikannya sebagai bahan baku tekstil.

Langkah serupa juga dilakukan China pada tahun 1980-an di mana pemerintah negeri Tirai Bambu itu menerapkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga 90% untuk memproteksi industrinya.

"Itu juga nggak ada yang melarang mereka. Indonesia dan negara-negara berkembang sedang ingin untuk menaiki tangga satu ke tangga yang lain untuk mencapai negara maju yang sama. Ini yang kita sekarang lakukan," tegasnya.

Mantan Ketua Umum HIPMI itu menyebut hilirisasi merupakan jalan tengah agar Indonesia bisa segera naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju.

"Harus saya sampaikan di sini, Indonesia sangat concern (peduli) terhadap SDGs. Indonesia sangat fokus untuk mewujudkan SDGs pada 2030. SDGs jangan hanya dilihat di sektor lingkungan, tapi juga dilihat dari pemerataan pertumbuhan ekonomi di mana daerah-daerah sumber daya alam itu ada," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa Indonesia akan menghentikan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023 untuk mendorong industri pengolahan dalam negeri.

"Mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," kata Jokowi yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (21/12/2022).



Simak Video "Pemerintah Mulai Produksi Baterai Kendaraan Listrik Pada 2024"
[Gambas:Video 20detik]
(aid/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT