PLN Gandeng Pemprov & Kesultanan Yogyakarya Kembangkan Ekonomi Hijau

PT PLN (Persero) dan Subholding PLN Energi Primer Indonesia (EPI) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kesultanan Yogyakarta mengembangkan kawasan ekonomi hijau di Yogyakarta. Kerja sama tersebut bertujuan untuk mendorong pembangunan di Yogyakarta.

Adapun kerja sama tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X terkait pengembangan potensi daerah dalam transisi energi. Serta Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara dengan Putri Kraton Yogyakarta Gusti Condrokirono juga melakukan hal serupa terkait pemberdayaan masyarakat DIY dalam transisi energi.

Darmawan Prasodjo menjelaskan kerja sama antara PLN dengan Kesultanan Yogyakarta dan Pemprov DIY merupakan wujud nyata dari pengembangan ekosistem hijau berbasis gotong royong warga. Hal itu juga bertujuan untuk menekan pengurangan emisi karbon.

"Dulu Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjaga bangsa ini dengan konsep Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata). Hari ini Sri Sultan Hamengkubuwono X, menjadi pionir untuk menjalankan konsep Ketahanan Energi Rakyat Semesta. Hal ini juga sesuai dengan pegangan hidup masyarakat Yogyakarta, yaitu 'Memayu Hayuning Bawana' yang bermakna bagaimana cara hidup yang kita lakukan bisa memperindah kehidupan asli yang sudah indah dari tuhan," kata Darmawan dalam keterangan tertulis, Rabu (15/3/2023).

Hal tersebut diungkapkan olehnya dalam acara Pengembangan Ekosistem Green Economy untuk Mendukung Net Zero Emission Berbasis Keterlibatan Masyarakat, di Desa Gombang, Kabupaten Gunungkidul, Selasa (14/3).

Darmawan mengatakan selain membangun pembagkit energi baru terbarukan. Pihaknya juga akan melakukan inovasi untuk menurunkan emisi, salah satunya melalui penerapan co-firing di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

"Saat ini total terdapat 69 GW PLTU yang beroperasi di Indonesia. Kebutuhan batubaranya sekitar 160 juta ton dalam satu tahun. Untuk mengurangi emisi, kami mensubstitusi sebagian batubara dengan biomassa untuk bahan bakar pembangkit," jelasnya.

Hingga 2025, PLN Grup membutuhkan pasokan biomass sebanyak 10,58 juta ton. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat sangat penting. Menurutnya, masyarakat bisa menjadi pelaku utama dalam memasok kebutuhan biomassa PLN.

Menurutnya, peran pemda dan Kesultanan Yogyakarta menjadi krusial. Sebab, dukungan dari dua pihak ini maka lahan tidur atau lahan kritis bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menanam tanaman energi. Dampaknya, selain bisa membuat lahan tidur ini menjadi lahan hijau, masyarakat langsung bisa merasakan manfaat dari pengelolaan hutan energi ini.

"Ini bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan. Di mana masyarakat terlibat aktif melalui dukungan pemerintah. Dalam satu kali langkah, kita berhasil menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, sekaligus mengangkat perekonomian masyarakat," ungkapnya.

Klik halaman selanjutnya >>>