.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kebijakan diskriminatif di pasar global dihentikan. Hal ini diungkapkan Jokowi dalam salah satu pertemuan di KTT G7 2023 yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin negara maju.
Menurutnya, segala kebijakan negara berkembang untuk melakukan hilirisasi barang mentah jangan selalu dijegal dengan perlakuan diskriminatif oleh negara-negara maju. Misalnya, saja kebijakan Indonesia untuk menyetop ekspor nikel dalam rangka hilirisasi yang dijegal Uni Eropa di WTO.
Jokowi menekankan kebijakan monopoli dan diskriminasi terhadap komoditas negara berkembang harus segera dihentikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setiap negara memiliki hak pembangunan (right to development), dan hak untuk mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan nilai tambah juga harus dihormati," ungkap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers yang disiarkan virtual, Minggu (21/5/2023).
Soal hilirisasi, Retno bilang Jokowi menyatakan saat ini bukan lagi zamannya negara berkembang mengekspor barang mentah. Pola seperti itu, menurut Jokowi adalah peninggalan masa kolonialisme.
"Presiden mengatakan sudah bukan zamannya lagi negara berkembang hanya menjadi pengekspor bahan mentah seperti di era kolonialisme," sebut Retno.
Khusus di Indonesia, Retno menyebutkan Jokowi ingin lebih dari 270 juta rakyat yang ada harus sejahtera dengan program hilirisasi. Ratusan juta rakyat Indonesia itu dapat menjadi jangkar perdamaian, demokrasi, dan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara dan Asia Pasifik.
"Ini bukan berarti Indonesia menutup diri, melainkan Indonesia siap meningkatkan kerja sama namun dalam bentuk lain yang lebih setara dan saling menguntungkan," pungkas Retno.
(hal/dna)
