.webp)
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kembali buka suara soal International Monetary Fund (IMF) yang meminta kebijakan larangan ekspor mineral mentah Indonesia disetop
Menurut Bahlil IMF mengakui ekonomi Indonesia tumbuh bagus, termasuk neraca perdagangannya. Angka Inflasi juga berhasil dijaga. Tetapi Bahlil tidak memahami maksud IMF yang menyarankan Indonesia meninjau ulang kebijakan hilirisasi.
"Dia (IMF) merekomendasikan agar kalau bisa pemerintah Indonesia mempertimbangkan secara bertahap untuk (meninjau) larangan ekspor bahan baku dan secara perluas, maksudnya apa?" ujar Bahlil dalam Festival Gen Z 2023 by CentennialZ, Sabtu (8/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahlil bahkan mengaku sudah mendapatkan pesan khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait itu. Menurutnya, Jokowi meminta melawan permintaan yang mengganggu kedaulatan, termasuk oleh IMF.
"Apa perintah bapak presiden? Mas Bahlil, lawan dan kedaulatan negara kita tidak boleh diganggu oleh siapa pun, termasuk IMF," tegasnya.
Bahlil juga menyinggung Eropa sebelumnya telah menggugat Indonesia ke WTO terkait dengan nikel. Tapi Jokowi berpesan jika Indonesia adalah negara independen dan melawan gugatan tersebut. Dalam hal ini, Bahlil menyebut Jokowi tidak terlalu pandai beretorika namun tegas dalam mengambil eksekusi.
"Itu contoh kecil. Pak Jokowi kan retorikanya tidak terlalu pandai kan. Dengan bukunya yang banyak referensinya, nggak juga. Tapi Pak Jokowi konsisten menjalankan itu. Nah pertanyaannya, mau cari pemimpin pandai pidato atau pandai eksekusi," imbuhnya.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia menegaskan, dirinya tak menyetujui permintaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) agar Indonesia tak memperluas kebijakan hilirisasi lewat larangan ekspor komoditas bahan baku mentah.
"Langit mau runtuh pun, hilirisasi tetap akan jadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Kiyai Ma'ruf Amin. Yang kedua, larangan ekspor tetap akan kita lakukan. Kalau mau gugat kita ke WTO, WTO aja. Masa orang lain boleh (setop ekspor), kita tidak? Yang bener aja, negara ini sudah merdeka," ujarnya, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Jumat (30/6/2023).
Bahlil sendiri mempertanyakan hasil laporan dan analisa IMF menyangkut kebijakan hilirisasi dan setop ekspor tersebut. Menurutnya, permintaan tersebut terbilang janggal. Pasalnya, IMF sendiri mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan Indonesia dalam keadaan yang baik.
(hns/hns)
