.webp)
Sebanyak dua fraksi di DPR RI menyentil langkah pemerintah yang menaikkan harga BBM subsidi pada 2022. Langkah kenaikan harga BBM ini dinilai memicu kenaikan jumlah orang miskin di Indonesia.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan pemerintah terlalu besar menaikkan harga BBM pada 2022. Hal itu langsung memunculkan gejolak dan tekanan kesejahteraan di tengah masyarakat.
"PKB menilai pemerintah melakukan perubahan harga BBM terlalu signifikan sehingga menimbulkan gejolak dan tekanan kesejahteraan masyarakat khususnya pekerja informal," beber Ela Siti Nuryamah yang ditunjuk sebagai juru bicara partai pada penyampaian pandangan fraksi soal RUU Pertanggungjawaban APBN 2022 di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, menurutnya gejolak yang terjadi ikut mendorong naiknya angka kemiskinan di Indonesia pada September 2022 dibandingkan Maret 2023.
"Berkaitan kemiskinan, Fraksi PKB menyoroti sensitivitas kenaikan harga BBM yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan jika dibandingkan Maret 2022. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari formula tepat mengantisipasi gejolak harga dunia agar tidak terdampak pada tingkat kemiskinan," papar Ela.
Partai Demokrat Ikut Bersuara
Bukan cuma PKB, Partai Demokrat juga menyoroti angka kemiskinannya yang meningkat tajam setelah kenaikan harga BBM terjadi. Rizki Aulia Rahman yang ditunjuk sebagai juru bicara partai menyatakan kenaikan harga BBM subsidi membuat inflasi meroket pada akhir 2022.
Hal itu pun berdampak pada naiknya angka kemiskinan per September 2022 yang mencapai 26,36 juta atau naik 200 ribu orang dari Maret 2022. Menurutnya, setelah kenaikan harga BBM yang juga mengerek kenaikan harga barang-barang pokok, pemerintah memberikan bantuan sosial. Namun, sayangnya pemberian bansos itu banyak yang tidak tepat sasaran.
"Mitigasi pemerintah pasca kenaikan harga BBM melalui program bansos hanya menolong sebagian kecil masyarakat miskin dan rentan miskin. Sementara masyarakat rentan miskin akan turun menjadi miskin," beber Rizki.
Rizki pun memberikan pesan agar pemerintah mengubah cara penyaluran subsidi berbasis penerima agar makin akurat.
"Pemerintah perlu segera mengubah cara penyaluran subsidi dari berbasis komoditi menjadi penerima sehingga alokasi dana kompensasi bisa dikurangi dan subsidi bisa tepat sasaran," ungkap Rizki.
Data Kemiskinan
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia periode Maret 2023 sebanyak 25,9 juta orang. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan September 2022 dan Maret 2022.
Sedangkan jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebanyak 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021.
Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36% menurun 0,21% poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18% poin terhadap Maret 2022.
BPS juga mencatat secara umum, pada periode September 2022-Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022.
Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013, Maret 2015, dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak.
Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia.
Lihat juga Video 'Ganjar Buka Sekolah Virtual Bagi Warga Miskin dan Difabel':
