Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka-bukaan soal kebutuhan pendanaan transisi energi. Menurutnya, dana yang dibutuhkan bisa mencapai US$ 100 miliar atau setara Rp 1.530 triliun (kurs Rp 15.300/US$).
Dengan demikian, pendanaan global lewat dana transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP) sejumlah US$ 20 miliar atau sekitar Rp 306 triliun terbilang masih jauh dari kebutuhan.
"Jika kalian melihat kembali hasil G20, dan dana US$ 20 miliar. Tapi kenyataannya, menurut saya bisa mencapai US$ 100 miliar. Lalu bagaimana kita menghadapi yang satu ini, bahkan yang US$ 20 miliar hingga saat ini kami belum melihat banyak kemajuannya," kata Luhut dalam Bloomberg CEO Forum di Fairmont Hotel, Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Dengan demikian, melihat total kebutuhan US$ 100 miliar, maka dapat dikatakan pemerintah masih membutuhkan tambahan dana sekitar US$ 80 miliar atau setara Rp 1.224 triliun.
"Karena pendanaan yang harus kita siapkan agar kalian tahu, untuk mengatasi seluruh masalah tapi pensiun dini. Jika terjadi kebakaran di Asia dan pemerintah melalui PLN juga sudah mempersiapkan seperti 2,5 giga energi terbarukan setiap tahun," katanya.
Lebih lanjut Luhut mengatakan, dana ini nantinya juga akan diperuntukkan untuk mendorong rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Program ini pun saat ini terus dikaji pemerintah.
"Ya JETP, jadi itu sampai sekarang belum tahu uangnya. Ya kita (bakal tagih) mereka yang minta kita buat, tapi mana duitnya kan gitu," ujarnya.
Atas kondisi ini, Luhut meminta agar masyarakat bersabar karena menurutnya mengatasi persoalan polusi di Indonesia tak seperti membalikan telapak tangan. Ia pun membandingkan dengan China yang butuh 20 tahun untuk bisa mengatasinya.
"Sekarang lagi dihitung mereka (Prospera). Ini kan bukan seperti balik tangan. Kadang banyak teman-teman itu pikir 'Kok nggak begini ya?'. Kan begitu harus dihitung. Makanya kita berharap teman-teman di menteri, saya sampaikan, ini pekerjaan maraton, bukan seketika," kata Luhut.
"Lihat China itu, 20 tahun baru bisa selesaikan. Terakhir itu 2013 sampai 2017, 4 tahun itu mereka intensif sekali. Kita juga akan nanti begitu juga," tambahnya.
(shc/hns)