.webp)
Janji negara maju untuk memberikan pendanaan transisi energi kepada negara berkembang termasuk Indonesia bakal ditagihkan di KTT COP 28 di Dubai, Uni Emirat Arab. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri yang bakal blak-blakan menagih janji negara maju itu dalam konferensi iklim global tersebut.
Jokowi menekankan Komitmen nyata harus diperkuat untuk menekan dampak perubahan iklim. Khususnya komitmen negara-negara maju untuk pendanaan iklim.
"Komitmen nyata harus diperkuat, khususnya komitmen negara-negara maju untuk pendanaan iklim. Utamanya dalam rangka mencapai target Net Zero Emission," tegas Jokowi saat memberikan keterangan pers di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Kamis (30/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam KTT COP 28 Jokowi bilang dirinya akan menyampaikan pengalaman Indonesia dalam urusan menanggulangi perubahan iklim. Dia juga akan menekankan pentingnya bantuan pendanaan transisi energi bagi negara berkembang.
"Kami juga akan mempertegas pentingnya kolaborasi global untuk pendanaan iklim serta pentingnya transisi yang inklusif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang," papar Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi sendiri pernah melempar kritik serius soal pendanaan transisi energi dari negara maju ke negara berkembang termasuk Indonesia. Pasalnya, alih-alih menekan penggunaan energi fosil, pendanaan yang dijanjikan justru kebanyakan hanya menambah beban ke negara berkembang.
Jokowi menyatakan kebanyakan bantuan pendanaan transisi energi bentuknya macam bank komersial. Yang seharusnya bantuan diberikan berupa hibah produktif, justru bantuan yang diberikan ternyata bentuknya utang, dan hanya menambah beban bagi negara berkembang dan miskin untuk membayarnya.
"Kita tahu semuanya sampai saat ini yang namanya pendanaan iklim masih business as usual, masih seperti commercial banks. Padahal harusnya bentuknya konstruktif tidak dalam bentuk utang yang hanya menambah beban negara berkembang dan miskin," tegas Jokowi dalam kuliah umum di Stanford University, Amerika Serikat, ditulis Kamis (16/11/2023) yang lalu.
"Kita tahu dunia kini tengah sakit perubahan iklim dan transisi energi adalah isu yang sangat mendesak, yang jadi pertanyaan apakah negara di dunia punya komitmen untuk tanggung jawab dan ambil peran," imbuhnya.
Pemerintah Indonesia sendiri beberapa waktu lalu baru saja meluncurkan dokumen kebijakan dan komitmen investasi atau comprehensive investment and policy plan (CIPP). Dokumen tersebut berisi rencana rinci investasi dan pendanaan transisi energi dari Just Energy Transition Partnership (JETP) di Indonesia.
JETP sendiri adalah gabungan pendanaan yang dimobilisasi oleh negara-negara maju dalam rangka mendukung transisi energi di Indonesia.
Dalam dokumen CIPP, program pendanaan JETP senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 308 triliun JETP difokuskan untuk membangun perekonomian rendah karbon di Indonesia.
CIPP akan dievaluasi berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan pasar terkini dan prioritas kebijakan. Untuk versi 2023, CIPP JETP difokuskan bagi proyek-proyek efisiensi energi dan elektrifikasi alias sektor ketenagalistrikan.
Jika ditotal, ada lima bidang investasi (investment focus area/IFA) JETP yang disepakati di dalam CIPP. Investasi total yang dibutuhkan sendiri ada US$ 97,1 miliar untuk tahun 2020-2030.
(hal/rrd)
