Langit Jakarta Biru dan Cerah, DEN: Apa Masih Perlu Suntik Mati PLTU?

Langit Jakarta Biru dan Cerah, DEN: Apa Masih Perlu Suntik Mati PLTU?

Samuel Gading - detikFinance
Rabu, 24 Jan 2024 11:24 WIB
KEMMERER, WY - NOVEMBER 22: A coal mine operated by Westmoreland Coal is seen November 22, 2022 in Kemmerer, Wyoming. The coal from the mine is used to run the nearby Naughton power plant, which will be decommissioned in 2025. The mine will continue to operate. (Photo by Natalie Behring/Getty Images)
Foto: Getty Images/Natalie Behring
Jakarta -

Langit Jakarta pagi ini terlihat cerah, udara pun bersih. Dewan Energi Nasional (DEN) mengklaim hal ini bisa terjadi kendati Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tetap menyala.

Dari pantauan detikcom di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, udara Jakarta pagi ini memang terasa lebih sejuk. Langit terlihat cerah meski sedikit berawan.

Situasi ini lebih baik dibandingkan periode Agustus-September tahun lalu. Kala itu, udara terasa sesak, langit Jakarta penuh dengan kabut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut situs IQAir pada pukul 10.45 WIB, Rabu (24/1/2024), indeks kualitas udara Jakarta di kawasan Kebayoran Baru berada pada angka 37 dengan tingkat polutan utamanya PM 2.5.

"Tingkat polusi udara Jakarta baik," demikian tulis situs tersebut.

ADVERTISEMENT

DEN pun melihat fenomena ini bisa terjadi di tengah masih beroperasinya PLTU. Alhasil, lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional itu pun mempertanyakan jika kebijakan suntik mati PLTU tetap perlu dijalankan.

"Pagi ini udara Jakarta bersih, langit biru, padahal PLTU nya tetap hidup. Apa (masih) perlu suntik mati PLTU?" ungkap Sekretaris Jenderal DEN, Djoko Siswanto, kepada detikcom, Rabu (24/1/2024).

Djoko pun menduga, bahwa fenomena udara bersih dan langit Jakarta yang cerah terjadi karena jumlah masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik (EV) dan kompor listrik sudah mulai banyak.

Kendati demikian, Djoko memberi penjelasan tambahan ketika dikonfirmasi kembali jika pernyataan tersebut berarti DEN melihat kebijakan suntik mati PLTU sudah tidak diperlukan.

Djoko mengatakan, pemensiunan PLTU masih perlu dilakukan, namun tidak untuk semua PLTU di Indonesia.

"Ya, tidak semua PLTU (dipensiunkan), yang sudah tidak efisien dan banyak menimbulkan emisi saja yang di suntik mati. (Ini) Sedang dievaluasi," jelasnya.

Sebelumnya, berdasarkan catatan detikcom, pemerintah sedang merencanakan pemensiunan alias suntik mati PLTU sebagai bagian dari upaya Indonesia mencapai net-zero emission pada 2060.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, menargetkan satu proyek pensiun dini PLTU dibiayai melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP). JETP merupakan komitmen pendanaan dari negara-negara maju dengan nilai US$ 20 miliar.

Arifin pun sempat mengungkap salah satu PLTU yang akan dipensiunkan adalah PLTU Cirebon-1 yang terletak di Jawa Barat.

"(PLTU) Cirebon, Cirebon. Ogut (saya) lupa, ogut lupa," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (10/11/2023).

Arifin mengatakan, PLTU Cirebon akan dipensiunkan karena yang paling memungkinkan. Biaya pemensiunan PLTU pun berasal dari Asian Development Bank (ADB) yang merupakan bagian dari komitmen JETP.

Kendati demikian, Arifin mengaku belum bisa mengungkap dana yang dikucurkan untuk pensiun dini PLTU ini. Yang pasti, katanya, sudah ada kajian untuk pensiun PLTU tersebut.

"Ini kan baru principal-nya tapi sudah ada kajiannya. Dananya kan ogut belum lihat," ujar Arifin.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pun sempat mensinyalir pemensiunan PLTU membutuhkan dana besar. Kala itu, ia mengungkap Indonesia perlu investasi besar agar target net zero emission pada 2060 tercapai.

Jumlah kebutuhan transisi energi disebutnya mencapai US$ 95,9 miliar atau Rp 1.496 triliun (kurs Rp 15.600) dalam kurun 2023 sampai 2030, dan US$ 530 miliar atau Rp 8.268 triliun dalam kurun 2030-2050.

Menurutnya, sejumlah ini bisa diperoleh dari berbagai negara asing serta lembaga investasi global.

"Tidak bisa ujuk-ujuk menghentikan karena bakal menyebabkan persoalan situasi sosial dan politik yang tidak berkelanjutan, dan dengan komitmen besar ini, estimasi biayanya adalah US$ 95,9 miliar dalam kurun 2023-2023, dan kita butuh tambahan US$ 530 miliar lagi dari 2030-2050," bebernya dalam agenda Indonesia International Conference for Sustainable Finance and Economy 2023 (IICSFE 2023) yang disiarkan di YouTube BKF Kemenkeu, Kamis (8/11/2023),

Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengatakan, transisi energi Indonesia akan jauh panggang dari api tanpa investasi. Pemerintah terus aktif untuk menghubungkan berbagai lingkaran finansial global dengan Indonesia dalam hal transisi energi.

"Ini bukan uang kecil, tapi juga didiskusikan dengan lingkaran finansial global, saya dengar ada triliunan uang secara global di luar sana. Jadi kebutuhan finansial ini bisa diberikan dengan menghubungkan uang di global sana ke rencana Indonesia. Makanya saya sampaikan, boleh punya semangat dan pidato yang bagus, tapi jangan sampai tidak bisa mendiskusikan dan merencanakan finansialnya," tegasnya.

Simak juga Video 'Waspada Siklon Anggrek, Picu Gelombang Tinggi di Selatan Sumatera':

[Gambas:Video 20detik]



(rrd/rir)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads