Sekitar 80% program subsidi energi di Indonesia dinilai tidak tepat sasaran. Hal ini diungkap oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Capres-Cawapres Prabowo-Gibran, mereka melihat kebijakan subsidi energi harus diubah.
"Jadi sekarang yang namanya subsidi energi 2023 itu Rp 500 triliun, 2024 itu 349 triliun. Itu yang menikmati Pertalite, LPG 3 kg, solar, yang menikmati itu 80% kaum mampu," ucap Juru Bicara TKN Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Eddy Soeparno dalam agenda Diskusi Panel The Intersection of Politics and Economics yang terlaksana di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).
Eddy kemudian mengatakan, bahwa mayoritas pengguna subsidi energi seperti bensin jenis Pertalite, mempunyai kendaraan pribadi lebih dari satu. "Sehingga tidak tepat sasaran," tegasnya.
Oleh sebab itu, ia menjelaskan pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran, ingin mengubah pola subsidi energi.
Caranya, subsidi diberikan tidak untuk satu komoditas, melainkan dengan memberikan subsidi langsung kepada masyarakat secara perseorangan lewat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dengan hal tersebut, ia menjelaskan Pertalite, Gas LPG 3kg, dan solar, kelak tidak disubsidi lagi. Subsidi akan langsung menyasar masyarakat yang memang berhak.
"Subsidinya langsung ke penerima oleh karena itu (data) DTKS-nya harus diperbaiki," pungkasnya.
(ara/ara)