.webp)
PT PLN (Persero) berencana 'menyulap' ribuan tiang listrik menjadi stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Pada tahun ini PLN menargetkan ada 2.000 SPKLU tiang listrik.
Rencana ini pun menjadi sorotan Anggota Komisi VII DPR, salah satunya dari Fraksi PKS Diah Nurwitasari. Diah mulanya memuji langkah PLN yang cepat mengembangkan SPKLU. Namun, ia kemudian mempertanyakan biaya untuk mengubah tiang menjadi SPKLU. Selain itu, ia juga mempertanyakan bagaimana pengawasan ribuan SPKLU tiang listrik tersebut.
"Jangan sampai jadi kemubaziran membuat SPKLU dalam tiang sedemikian banyak ujung-ujungnya hilang, rusak, dipakai juga enggak karena kendaraannya ternyata nggak sebanyak yang diprediksikan oleh PLN," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VII Jakarta, Kamis (30/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Merespons hal tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan untuk daerah-daerah di mana kendaraan bisa parkir lama menggunakan SPKLU jenis middle level charging. Artinya, kendaraan listrik membutuhkan waktu 3-4 jam untuk isi daya supaya penuh.
"Nah, untuk itulah kalau kita melihat untuk SPKLU yang menggunakan tiang listrik, itu bukan ultra fast charging, tetapi adalah medium level charging yang membutuhkan beberapa jam. Tetapi jumlahnya tentu saja bisa sangat banyak, yaitu sekitar 2.000 di tahun 2024 ini," katanya.
PLN telah melakukan pemetaan pada daerah-daerah yang lalu lintas atau trafficnya cukup tinggi dan ada kebutuhan untuk isi daya
"Tentu saja ini dari lokasi per lokasi kami melakukan analisis, kami bekerja sama juga dengan bagaimana dengan pemerintah daerah seperti apa," katanya.
Selain itu PLN juga menjalin kerja sama dengan sejumlah lokasi yang ada gedung apartemennya.
"Kemudian kami bekerja sama juga misalnya dengan beberapa lokasi yang ada gedung apartemennya, sehingga parkirannya luber ke jalan dan di sana ternyata ada beberapa mobil listrik dan kami bisa langsung memindai tiang listrik mana yang memang bisa kami ubah menjadi SPKLU," tutur Darmawan.
(acd/hns)
