Pembenahan Tata Kelola Minyak Mentah Dinilai Kunci Dukung Pertumbuhan Ekonomi RI

Pembenahan Tata Kelola Minyak Mentah Dinilai Kunci Dukung Pertumbuhan Ekonomi RI

Rista Rama Dhany - detikFinance
Selasa, 04 Mar 2025 05:44 WIB
Petugas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menuangkan bahan bakar minyak (BBM) ke alat tera ulang takaran BBM di salah satu SPBU di Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Senin (3/4/2023). Disperindagkop UKM Kota Tangerang melakukan uji tera alat-alat takar sejumlah SPBU yang berada di jalur mudik untuk memastikan ketepatan takaran guna melindungi pemudik dari praktik curang SPBU. ANTARA FOTO/Fauzan/rwa.
Foto: ANTARA FOTO/FAUZAN
Jakarta -

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menilai bahwa profesionalisme dan transparansi PT Pertamina (Persero) dalam pengelolaan bahan bakar minyak (BBM) sangat penting bagi sektor industri dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Bambang, langkah Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada pembenahan Pertamina akan menjadi pilar utama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Bambang mengapresiasi perubahan positif yang terjadi di Pertamina sejak kepemimpinan Simon Aloysius Mantirii sebagai Direktur Utama pada November 2024. Ia menyatakan bahwa perbaikan tata kelola di perusahaan migas negara ini sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, khususnya bagi sektor energi dan logistik.

"Saya sangat mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan, terutama dalam mengungkap kesalahan pengelolaan yang terjadi di Pertamina Patra Niaga. Ini adalah langkah penting untuk membersihkan tata kelola migas di Indonesia," ujar Bambang dalam keterangannya, Selasa (4/3/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bambang menekankan bahwa pembenahan di Pertamina tidak hanya akan berdampak pada ketersediaan energi, tetapi juga pada efisiensi biaya dan distribusi logistik yang sangat mempengaruhi daya saing industri Indonesia. Ia berharap dengan pembenahan ini, kualitas layanan Pertamina akan semakin baik, terutama untuk daerah-daerah terpencil dan kawasan industri.

"Masih ada beberapa daerah yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan BBM dengan harga dan kualitas yang sesuai. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan distribusi BBM untuk mendukung sektor industri," jelas Bambang.

ADVERTISEMENT

Politikus Gerindra ini juga menyoroti masalah distribusi BBM yang tidak merata, yang sering kali menyebabkan antrian panjang di SPBU dan memperlambat pengiriman logistik. Hal ini, menurutnya, berpotensi meningkatkan biaya dan kerusakan barang yang mempengaruhi operasional industri. "Keterlambatan dalam pengiriman logistik akan berujung pada peningkatan biaya dan kerusakan barang," ujarnya.

Bambang juga mendukung pentingnya audit manajemen Pertamina jika diperlukan untuk memperbaiki sistem distribusi dan pengelolaan perusahaan. Ia menilai bahwa pemerintah perlu memastikan Pertamina dapat bersaing dengan perusahaan energi besar lainnya, seperti Petronas di Malaysia, yang mampu menawarkan BBM dengan harga lebih murah, bahkan hingga ke pelosok daerah.

Sebagai perbandingan, Bambang menjelaskan bahwa harga BBM diesel di Malaysia yang dikelola oleh Petronas jauh lebih murah daripada harga BBM yang dijual Pertamina di Indonesia. Harga BBM Diesel Euro 5 Petronas dijual dengan harga sekitar Rp11.750 per liter, sementara Pertamina Dex dengan standar Euro 4 dijual seharga Rp14.600 per liter. Selain itu, harga RON 95 yang disubsidi di Malaysia hanya sekitar Rp7.000 per liter, sedangkan harga Pertalite di Indonesia yang juga disubsidi mencapai Rp10.000 per liter.

"Ini menjadi tantangan besar bagi Pertamina agar dapat meningkatkan layanan dan memberikan harga BBM yang lebih kompetitif, sesuai dengan prinsip kesejahteraan yang ingin diwujudkan Presiden bagi seluruh rakyat Indonesia," ungkap Bambang.

Bambang berharap pembenahan tata kelola Pertamina akan membawa dampak positif bagi sektor industri dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. "Saya sangat mendukung langkah pemerintah untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM, agar Pertamina bisa menjadi pilar yang kokoh bagi perekonomian negara," pungkas Bambang.

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya mengungkapkan dugaan kasus korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018-2023. Kejagung menyebutkan bahwa PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite dengan harga Pertamax untuk kemudian di-blend menjadi Pertamax, yang berpotensi merugikan negara.

(rrd/rir)

Hide Ads