Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana mengatur LPG 3 kilogram (kg) menjadi satu harga di semua wilayah Indonesia. Rencana ini diharapkan tidak ada kebocoran subsidi LPG 3 kg yang diberikan.
Bahlil mengatakan, selama ini harga LPG 3 kg di setiap daerah berbeda-beda, sehingga berpotensi terjadi kebocoran subsidi LPG 3 kg. Pemerintah tengah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019.
"Ini untuk LPG Perpresnya kami lagi bahas, kita akan merubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi. Termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah, ini ada kemungkinan nanti kita dalam pembahasan, dalam Perpres, kita tentukan aja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah," kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025).
Bahlil mengatakan bahwa pemerintah menggelontorkan Rp 80-87 triliun untuk subsidi LPG 3 kg. Oleh karena itu, perlu pengaturan sehingga tidak ada lagi penambahan subsidi untuk LPG 3 kg.
"Karena ini kan negara menghabiskan uang tidak sedikit, 80-87 triliun per tahun untuk subsidi. Kalau harganya dinaikkan, dinaikkan, dinaikkan terus, antara harapan negara dengan apa yang terjadi tidak sinkron," katanya.
Bahlil juga mengatakan bahwa pemerintah akan melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG 3 kg menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat melalui pendataan pengguna LPG 3 kg yang lebih baik. Nantinya, transformasi subsidi LPG 3 kg dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
(ara/ara)