.webp)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Pertamina dan badan usaha swasta penyelenggara SPBU menyerahkan rencana kuota impor BBM tahun 2026 pada Oktober 2025. Hal ini sesuai dengan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan bahwa dengan pengajuan pada Oktober 2025 tersebut maka pemerintah akan melakukan evaluasi kuota impor tersebut berdasarkan pada proyeksi dan pertumbuhan market share Pertamina maupun badan usaha swasta penyelenggara SPBU.
"Untuk tahun depan gimana? Pasti akan dievolusi pemerintah, kalau memang ada growth, pertumbuhan, market share-nya swasta, pasti akan jadi pertimbangan, dan Oktober ini kan seharusnya badan usaha swasta sesuai dengan neraca komoditas Perpres 61 tahun 2024, mereka sudah harus mengajukan berapa kuota kebutuhan mereka. Rencana impornya sudah diajukan Oktober ini untuk 2026," terang Anggia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggia juga menepis kabar kuota BBM untuk SPBU swasta tahun depan dilakukan satu pintu. Menurutnya penambahan pasokan BBM murni dari Pertamina ke SPBU swasta hanya untuk mengisi kekosongan BBM hingga akhir tahun ini, melalui skema business to business (B2B).
"Jadi kalau ada istilah monopoli, impor satu pintu, itu untuk tahun 2026 tidak ada, dan untuk tahun ini pun juga tidak ada, hanya mekanisme B2B dan kolaborasi yang kita jalankan," katanya.
Anggia menambahkan sudah ada empat dari lima badan usaha swasta yang menjalankan bisnis SPBU di Indonesia sepakat berkolaborasi dengan Pertamina dalam penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) murni atau base fuel.
Sebagai informasi, Pertamina Patra Niaga (PPN) mengatakan bahwa kargo base fuel atau Bahan Bakar Minyak (BBM) murni telah tiba di Jakarta pada Rabu (24/9/2025).
Di sisi lain, pada Rabu malam itu dari lima badan usaha swasta, hanya satu swasta yang belum sepakat membeli dari Pertamina
Namun Anggia tidak menjelaskan badan usaha swasta mana saja yang setuju dan tidak membeli BBM dari Pertamina. Ia hanya mengatakan, jika nanti ada SPBU swasta yang belum tersedia stok BBM nya, maka SPBU swasta tersebut yang belum sepakat.
"Coba dicek nanti barang yang masih kosong berarti dia yang tidak sepakat," tutur Anggia.
(hns/hns)
