Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap ada sekitar 45 ribu potensi sumur minyak rakyat yang nantinya bakal dikelola oleh UMKM, koperasi, dan BUMD. Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
"Sudah menginventarisasi kurang lebih sekitar 45 ribu potensi sumur yang selama ini dikelola oleh rakyat. Ini kita serahkan kepada rakyat, kepada daerah lewat koperasi, UMKM, dan BUMD dengan memperhatikan pengelolaannya-baik keselamatan kerja maupun aspek lingkungan," kata Bahlil usai rapat koordinasi bersama pihak terkait sumur minyak rakyat di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Bahlil mengatakan, dari sekitar 45 ribu sumur minyak rakyat tersebut, sebagian besar tersebar di Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ia menambahkan, jumlah terbanyak berada di Sumatera Selatan.
"Dan yang paling banyak itu di Sumatera Selatan," katanya.
Bahlil menuturkan, nantinya hasil produksi dari sumur minyak rakyat tersebut akan dibeli oleh Pertamina atau KKKS lain yang memiliki fasilitas kilang (refinery). Untuk harga, telah ditetapkan sekitar 80% dari Indonesian Crude Price (ICP).
"Ini tujuannya apa? Agar rakyat diberikan kepastian-siapa yang membeli dan berapa harganya. Dengan begitu, perputaran ekonomi di daerah akan terjadi karena pembayaran dilakukan langsung di daerah," ujarnya.
Saat ditanya mengenai potensi tambahan produksi minyak nasional dari program ini, Bahlil menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menata dan menertibkan aktivitas masyarakat agar bisa bekerja dengan tenang.
"Itu nanti kita hitung, ya. Yang penting saya selesaikan dulu, menata dulu. Saya pikir rakyat dulu lah-lifting soal lain. Saya ingin rakyat jangan lagi dikejar-kejar. Saya ingin rakyat kerja dengan tenang, pendapatannya bagus, ekonomi daerah bisa jalan. Persoalan hasil itu soal lain, kita serahkan kepada Allah SWT," katanya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan saat ini tengah dilakukan verifikasi terhadap 34 ribu sumur minyak masyarakat yang telah diajukan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebenaran lokasi dan potensi dari sumur tersebut.
"Sekarang kan verifikasi dulu, karena dari data yang kita dapat itu kita harus cek sumurnya benar, potensinya seperti apa, koordinat yang dikasih ke kita benar nggak. Jangan-jangan cuma dikasih titik aja tapi nggak ada sumurnya. Sekarang kita lakukan proses verifikasi, karena data ini nggak boleh lagi ada yang nambah," ujar Laode di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Setelah verifikasi, Laode menjelaskan, tahapan selanjutnya adalah meminta pemerintah daerah menunjuk UMKM, BUMD, dan koperasi untuk mengelola sumur tersebut.
Adapun dalam pengelolaan tersebut, ESDM akan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus yang melibatkan pihak lain agar pengelolaan berjalan sesuai ketentuan.
"Jadi begitu kita sudah legalkan, harus mengikuti aturan-aturan keselamatan yang berlaku di industri migas," katanya.
(rrd/rrd)