Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi isu banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Beredar kabar pemicu banjir adalah aktivitas tambang ilegal.
"Nanti kita cek ya," kata Bahlil saat ditemui dalam acara Aksi Nyata Bumi Lestari yang diselenggarakan oleh Bidang Lingkungan Hidup DPP Golkar di Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Bahlil menjelaskan aktivitas pertambangan ilegal biasanya menjadi pemicu kerusakan lingkungan hingga bencana alam.
Oleh sebab itu, pemerintah memerinthkan setiap aktivitas pertambangan tidak melupakan aspek lingkungan.
"Maka kami melakukan penataan secara totalitas terhadap proses penambangan yang betul-betul ramah terhadap lingkungan. Amdal nya harus sudah diperketat, karena kalau tidak ini berbahaya sekali," katanya.
Kementerian ESDM juga sudah membuat aturan baru dalam sektor pertambangan. Kini, perusahaan harus memberikan jaminan biaya reklamasi pascatambang.
Kebijakan ini dilakukan agar perusahaan bertanggung jawab atas kegiatan tambang yang telah dilakukannya.
"Supaya jangan sampai nambang terus tinggalkan hutan. Banyak yang memprotes saya. Saya katakan untuk mereka sudah saatnya tidak boleh pengusaha mengatur negara. Yang mengatur pengusaha adalah negara. Tapi negara juga tidak boleh sewenang-wenang," tegas Bahlil.
"Jadi kepada adik-adik saya dari aktivis lingkungan, kami dari ESDM sekarang ketat sekali terhadap pertambangan, begitupun di Migas," sambung Bahlil.
(hrp/hns)