Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat setelah eskalasi konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang berpotensi mengganggu jalur pelayaran energi dunia di Selat Hormuz. Kawasan ini merupakan salah satu titik paling strategis dalam sistem energi global, karena sekitar 20% perdagangan minyak dunia melewati selat sempit yang memisahkan Iran dan Oman tersebut.
Gangguan terhadap pelayaran di Selat Hormuz langsung memicu volatilitas harga energi global. Dalam beberapa waktu terakhir, harga minyak dunia telah melonjak hingga sekitar US$ 92 per barel, jauh di atas asumsi APBN Indonesia yang dipatok sekitar US$ 70 per barel.
Jika eskalasi konflik meningkat dan gangguan distribusi energi berlangsung lebih lama, harga minyak dunia berpotensi menembus US$100 bahkan hingga US$120 per barel. Bagi Indonesia, situasi ini bukan sekadar dinamika geopolitik global, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas fiskal dan ketahanan energi nasional.
Double Shock: Harga Minyak dan Pelemahan Rupiah
Indonesia saat ini menghadapi tekanan ganda dari sisi eksternal. Di satu sisi, harga minyak global melonjak akibat ketegangan geopolitik. Di sisi lain, nilai tukar rupiah juga mengalami tekanan hingga mendekati Rp 17.000 per dolar AS.
Kombinasi kedua faktor ini menciptakan double shock bagi perekonomian nasional. Konsumsi minyak Indonesia saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 580-600 ribu barel per hari. Artinya lebih dari 1 juta barel per hari kebutuhan energi nasional masih harus dipenuhi melalui impor.
Jika harga minyak naik dari asumsi APBN US$ 70 menjadi US$ 92 per barel, maka terdapat selisih sekitar US$ 22 per barel. Dengan volume konsumsi tersebut, tambahan tekanan biaya impor energi secara kasar dapat mencapai sekitar US$ 12-13 miliar per tahun.
Dengan kurs rupiah di kisaran Rp17.000 per dolar AS, angka ini setara dengan sekitar Rp 210-220 triliun. Namun skenario yang lebih serius harus diantisipasi. Jika konflik di Timur Tengah terus meningkat dan harga minyak menembus US$120 per barel, maka selisih dari asumsi APBN bisa mencapai US$50 per barel.
Dalam kondisi tersebut, tekanan fiskal terhadap energi dapat meningkat hingga sekitar Rp450-500 triliun, mendekati situasi krisis subsidi energi yang pernah dialami Indonesia pada tahun 2022.
Tekanan ini berpotensi mempersempit ruang fiskal negara serta meningkatkan beban subsidi energi, kompensasi BBM, dan biaya impor energi nasional.
Simak Video "Video AS Mau Blokade Selat Hormuz, Analis Iran: Cuma Memperparah Harga Migas"
(ang/ang)