.webp)
Direktur Utama PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), Arsal Ismail menyebut penambang batu bara ilegal mulai menjamur di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) milik perseroan. Kembalinya penambang ilegal ini menyusul kenaikan harga batu bara.
Arsal mengatakan, penambangan batu bara secara ilegal sebelumnya ada 81 titik. Kemudian setelah pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan tambang ilegal, angka tersebut menurun drastis. Namun saat ini, penambang ilegal tersebut kembali muncul di wilayah IUP PTBA.
"Jadi kita itu kalau tahun lalu itu ada 81 titik, sekarang ini semenjak adanya satgas menurunnya banyak, tapi ketika harga batu bara ini mulai naik, nah mereka mulai munculan lagi. Meskipun 1-2, tapi itu kan ketika terjadi apa-apa di wilayah yang kami itu, kan dampaknya kami sebagai pemilik IUP untuk menyelesaikannya," ungkap Arsal dalam rapat bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arsal mengatakan, terdapat pihak yang menampung hasil penambangan batu bara ilegal tersebut. Ia juga mengaku telah mengantongi pihak yang menambang batu bara secara ilegal di wilayah IUP-nya.
"Kalau orang-orangnya, sebenarnya sudah kita ketahuin semua. Nah, datanya sudah komplit, kami sudah sampaikan juga. Cuma di lapangan masih tetap ada," jelasnya.
Ia menambahkan, PTBA telah melaporkan penambang ilegal kepada Kepolisian bahkan ke Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Arsal juga mendorong penindakan melalui fungsi pengawasan DPR.
"Kami sudah bikin laporan. Sudah laporan lengkap, sudah laporannya sampai ke Kapolda, bahkan sampai ke Menkopolhukam. Nah cuma tindak lanjutnya ini, mungkin kalau dibantu dengan bapak-bapak yang dari Komisi VI bahwa ternyata di lapangan masih ada, gitu kan. Nah ini gimana caranya memberantas? Tinggal willingness-nya saja," pungkasnya.
(ahi/ara)
